Dewan Pers Ungkap Komite Publisher Rights Segera Dibentuk

Merujuk ketentuan itu, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Menurut Ninik, komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain guna membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.

Baca :

• Harapan SMSI Tahun 2026: Podcast Menjadi Institusi Pers
• Kinerja Operasional 2025, Direktur PT BSP Paparkan Pencapaian 100 Persen Target Well Service hingga Tantangan

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyer yang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," ujar dia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyebut komite ini akan memiliki maksimal 11 orang anggota. Anggota terdiri dari lima orang mewakili unsur dalam Dewan Pers dan lima orang mewakili unsur masyarakat.