Kejagung Klarifikasi Polemik Pengamanan TNI: Bukan Situasi Darurat

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan klarifikasi terkait keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya polemik publik atas kehadiran personel TNI di berbagai kantor Kejaksaan Tinggi (kejati) dan Kejaksaan Negeri (kejari).

"Benar, ada pengamanan oleh TNI terhadap Kejaksaan Agung sampai kejaksaan di daerah-daerah. Itu bagian dari kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Mabes TNI," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, saat dikonfirmasi, Minggu (11/5/2025).

Harli menegaskan bahwa keterlibatan TNI tidak didasarkan pada situasi darurat ataupun ancaman tertentu. Menurutnya, pengamanan ini merupakan bagian dari sinergi kelembagaan yang sudah berlangsung cukup lama, utamanya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan dan pengamanan aset negara.

Baca :

• » Senator Aceh Surati Mendagri, Kritik Razia Truk Plat BL oleh Gubernur Sumut Boby Nasution
• » Bupati Kampar Dorong Atlet Lebih Berprestasi, Olahraga Jadi Gaya Hidup
• » PBB Desak Investigasi Dugaan Kekerasan Aparat dalam Aksi Protes di Indonesia

“Ini bukan hal baru. Sejak dulu Kejagung bekerja sama dengan TNI, terutama untuk pengamanan aset dan pelaksanaan tugas kejaksaan,” kata Harli.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menginstruksikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak untuk mengerahkan pasukan ke kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Instruksi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025, yang memerintahkan pengerahan personel TNI sebagai bagian dari pengamanan.

Dalam surat tersebut, tiap kejati akan dijaga satu Satuan Setingkat Peleton (SST) yang terdiri dari 30 personel, sedangkan di tingkat kejari akan dikerahkan satu regu atau sekitar 10 personel. Bila jumlah pasukan dari Angkatan Darat tak mencukupi, penguatan bisa dilakukan dengan bantuan dari TNI AL atau TNI AU. Penugasan ini berlaku rotasi setiap bulan, dimulai sejak 1 Mei 2025.

Kehadiran personel TNI di lingkungan Kejagung sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2022, sejumlah anggota TNI telah ditempatkan untuk mendukung pengamanan, khususnya setelah dibentuknya posisi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang dijabat oleh perwira tinggi aktif TNI. Intensitas keterlibatan pun meningkat setelah Kejagung menangani kasus-kasus besar, seperti korupsi PT Asabri yang menyeret sejumlah purnawirawan jenderal dan menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 22 triliun.

Polemik kembali mencuat menyusul penanganan perkara mega korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Dalam kasus ini, penyidik Jampidsus beberapa kali menghadapi intimidasi, termasuk aksi konvoi bersenjata di sekitar kantor Kejagung oleh kelompok tak dikenal yang diduga berasal dari unsur Brimob.

Menanggapi sorotan publik, TNI juga menyampaikan klarifikasi. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi menekankan bahwa pengerahan pasukan bukanlah respons terhadap situasi genting, melainkan implementasi dari kerja sama yang sudah ada sebelumnya.

“Surat telegram itu bukan dikeluarkan dalam kondisi darurat. Ini hanya perintah pelaksanaan tugas yang sudah biasa dilakukan untuk membantu pengamanan,” kata Kristomei.

Ia juga memastikan bahwa peran TNI bersifat terbatas dan profesional, tidak mencampuri proses hukum. “TNI tetap menjunjung tinggi aturan hukum, dan bekerja secara proporsional sesuai ketentuan,” tegasnya. *

Sumber: Republika