PM Inggris Serukan Gencatan Senjata, Tapi Kirim Senjata ke Israel

Selama periode 2020 hingga 2023, nilai lisensi ekspor senjata Inggris ke Israel tercatat sekitar 144 juta dolar AS, dengan rincian 39 juta pada 2020, 30 juta pada 2021, 52 juta pada 2022, dan 23 juta pada 2023.

Lonjakan tajam dalam ekspor tersebut memicu kemarahan kelompok hak asasi manusia dan organisasi antipersenjataan. Campaign Against Arms Trade (CAAT) menyebut kebijakan ini sebagai bentuk keterlibatan langsung Inggris dalam agresi militer Israel di Gaza.

"Ini adalah pemerintah Partai Buruh yang membantu dan bersekongkol dengan genosida Israel di Gaza," tegas Koordinator Media CAAT, Emily Apple.

Baca :

• » KTT Doha Memanas: Pemimpin Muslim Serukan Pasukan Gabungan
• » Prabowo: Kolonial Belanda-Inggris Sebabkan Konflik dengan Malaysia
• » Karmila Sari Didapuk Jadi Waketum PMRI, Serukan Sinergi Perantau untuk Riau

Ia juga mengecam keputusan pemerintah yang tetap melanjutkan pengiriman peralatan militer, termasuk komponen jet tempur F-35 yang digunakan Israel dalam operasi militer di Gaza. “Sungguh memuakkan. Bukannya menghentikan ekspor, justru ekspornya ditingkatkan,” ujarnya.

Kebijakan ekspor senjata ini kini tengah menjadi fokus gugatan hukum di Pengadilan Tinggi Inggris. Pemerintah diminta mempertanggungjawabkan keputusannya untuk terus memasok perlengkapan militer ke Israel, meski terdapat risiko pelanggaran hukum humaniter internasional.