PM Inggris Serukan Gencatan Senjata, Tapi Kirim Senjata ke Israel

LONDON - Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, melontarkan kecaman keras terhadap kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Starmer menyebut situasi di wilayah tersebut sudah tidak dapat diterima dan tak bisa ditoleransi.

Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Senin (19/5), di tengah meningkatnya kritik terhadap dukungan militer Inggris terhadap Israel.

“Ini adalah situasi yang sangat serius, tidak dapat diterima, dan tidak dapat ditoleransi. Kami sedang menjalin koordinasi dengan para pemimpin lain untuk merespons hal ini,” ujar Starmer seperti dikutip The Guardian.

Baca :

• Jumat Berkah di Siak, Bupati Serukan Kepedulian Masyarakat bagi Korban Bencana Sumatera
• KTT Doha Memanas: Pemimpin Muslim Serukan Pasukan Gabungan

Von der Leyen turut menyuarakan keprihatinan serupa. Ia menyoroti terhentinya aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza selama dua bulan terakhir. “Bantuan harus segera sampai ke warga sipil yang membutuhkan. Blokade harus dicabut sekarang. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan alat politik,” katanya, sambil menyerukan gencatan senjata dan pembebasan para sandera yang ditahan oleh Hamas.

Namun di tengah pernyataan-pernyataan bernada kecaman itu, pemerintah Inggris justru menghadapi sorotan tajam. Data ekspor strategis terbaru menunjukkan bahwa pemerintahan Partai Buruh menyetujui ekspor senjata ke Israel senilai lebih dari 160 juta dolar AS antara Oktober dan Desember 2024—angka yang melampaui total ekspor Inggris ke Israel dalam empat tahun masa kepemimpinan Partai Konservatif sebelumnya.

Selama periode 2020 hingga 2023, nilai lisensi ekspor senjata Inggris ke Israel tercatat sekitar 144 juta dolar AS, dengan rincian 39 juta pada 2020, 30 juta pada 2021, 52 juta pada 2022, dan 23 juta pada 2023.

Baca :

• Prabowo: Kolonial Belanda-Inggris Sebabkan Konflik dengan Malaysia
• Karmila Sari Didapuk Jadi Waketum PMRI, Serukan Sinergi Perantau untuk Riau

Lonjakan tajam dalam ekspor tersebut memicu kemarahan kelompok hak asasi manusia dan organisasi antipersenjataan. Campaign Against Arms Trade (CAAT) menyebut kebijakan ini sebagai bentuk keterlibatan langsung Inggris dalam agresi militer Israel di Gaza.

"Ini adalah pemerintah Partai Buruh yang membantu dan bersekongkol dengan genosida Israel di Gaza," tegas Koordinator Media CAAT, Emily Apple.

Ia juga mengecam keputusan pemerintah yang tetap melanjutkan pengiriman peralatan militer, termasuk komponen jet tempur F-35 yang digunakan Israel dalam operasi militer di Gaza. “Sungguh memuakkan. Bukannya menghentikan ekspor, justru ekspornya ditingkatkan,” ujarnya.

Baca :

• Peraih Beasiswa PHR Regitha Nur Azizah Sabet Juara Nasional Pidato Bahasa Inggris
• PM Yaman Serukan Dukungan Darurat untuk Palestina

Kebijakan ekspor senjata ini kini tengah menjadi fokus gugatan hukum di Pengadilan Tinggi Inggris. Pemerintah diminta mempertanggungjawabkan keputusannya untuk terus memasok perlengkapan militer ke Israel, meski terdapat risiko pelanggaran hukum humaniter internasional.

Di hadapan pengadilan, pengacara pemerintah berkeras bahwa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan terjadinya atau potensi genosida di Gaza. Pernyataan ini bertolak belakang dengan desakan kelompok sipil dan lembaga internasional yang meminta Inggris menghentikan keterlibatannya dalam konflik yang menewaskan ribuan warga sipil Palestina itu. *