Rapat Pemda Kini Boleh di Hotel, Mendagri Klaim Restu Prabowo

MATARAM – Pemerintah daerah kini kembali diperbolehkan menggelar rapat dan kegiatan resmi di hotel serta restoran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, keputusan itu diambil setelah berdiskusi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan Presiden Prabowo," kata Tito saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6/2025).

Kebijakan ini muncul di tengah keluhan dari pelaku industri perhotelan dan restoran yang menyebut aktivitas mereka anjlok sejak pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan di luar kantor sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Para pelaku industri mengaku banyak kehilangan pendapatan karena sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang selama ini menjadi andalan, nyaris terhenti total.

Baca :

• » Purbaya Bongkar 15 Pemda yang Paling Banyak Simpan Dana di Bank
• » Rekapitulasi DPB Triwulan III 2025 di Kampar Berjalan Lancar, KPU Tegaskan Komitmen Pemutakhiran Data Pemilih
• » Syarat Tinggi Prajurit TNI AD Kini Lebih Pendek, Ini Alasannya

“Selama ini, hotel-hotel sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Ketika kegiatan itu dibatasi, banyak hotel yang kolaps,” ujar Tito. Ia menambahkan bahwa industri perhotelan bukan hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tapi juga melibatkan rantai pasok luas, mulai dari petani, nelayan, pedagang sayur, hingga jasa katering dan perlengkapan.

"Kurangi boleh, tapi jangan dihapus total. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Targetkan hotel dan restoran yang sedang lesu agar mereka bisa bangkit kembali," ujarnya.

Menurut Tito, pemotongan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah tidak akan terlalu memengaruhi alokasi program lain. Dengan demikian, daerah masih memiliki ruang untuk menghidupkan kembali ekonomi lokal melalui kegiatan-kegiatan resmi di sektor perhotelan.

"Jadi, silakan saja kalau daerah mau rapat di hotel atau restoran. Perjalanan dinas juga tidak masalah. Tapi tolong gunakan akal sehat - kalau cukup tiga atau empat kali rapat, jangan dibuat sepuluh," katanya.

Kebijakan ini diharapkan membawa angin segar bagi pelaku industri perhotelan yang selama dua tahun terakhir harus merumahkan sebagian karyawannya akibat minimnya aktivitas pemerintah di luar kantor. *

Sumber: Republika