Prabowo Copot Dua Loyalis Jokowi di Kabinet Merah Putih

PEKANBARU - Presiden Prabowo Subianto kembali mengambil langkah tegas dalam perombakan Kabinet Merah Putih. Dua tokoh yang dikenal sebagai loyalis Joko Widodo, Budi Arie Setiadi dan Abdul Kadir Karding, resmi dicopot dari jabatannya. Langkah ini langsung menjadi sorotan publik karena sejak awal keberadaan loyalis Jokowi di kabinet kerap dianggap menghambat konsolidasi pemerintahan Prabowo.

Budi Arie Setiadi, pendiri Projo sekaligus simbol loyalis Jokowi, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koperasi. Pencopotannya terjadi hanya sekitar dua jam setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/9/2025). Dalam forum tersebut, Budi masih memaparkan rencana besar Kementerian Koperasi, termasuk usulan tambahan anggaran Rp 7,8 triliun untuk tahun 2026 guna mempercepat digitalisasi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Saat kabar reshuffle mencuat, Budi menanggapi dengan tenang dan menyebut pergantian menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden. Tak lama kemudian, Ferry Juliantono diumumkan sebagai penggantinya.

Nasib berbeda menimpa Abdul Kadir Karding yang dicopot dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di tengah kontroversi. Namanya menjadi sorotan setelah foto dirinya bermain domino bersama pejabat lain dan seorang pengusaha yang pernah tersangkut kasus hukum viral di media sosial. Kritik publik semakin keras hingga akhirnya Prabowo menunjuk Mukhtarudin dari Partai Golkar sebagai pengganti.

Baca :

• 1 Tahun Pemerintahan Prabowo 36 Juta Rakyat Sudah Rasakan Cek Kesehatan Gratis 
• Genap Setahun, Pemerintahan Prabowo-Gibran Catat Lompatan Besar di Sektor Energi dan Hilirisasi Hijau

Pencopotan dua loyalis Jokowi ini menimbulkan harapan baru di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai langkah Prabowo sebagai sinyal untuk memperkuat soliditas kabinet sekaligus mengurangi dominasi pengaruh pemerintahan sebelumnya. Publik berharap reshuffle ini menjadi titik awal terbentuknya kabinet yang benar-benar fokus bekerja untuk rakyat, bukan sekadar ajang tarik-menarik kepentingan politik masa lalu.