PEKANBARU - Kontroversi mengenai kapasitas Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali memanas setelah gelombang banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra menuai kritik publik. Desakan agar ia mundur muncul bukan semata karena bencana, tetapi karena dugaan ketidaktepatan latar belakang keilmuan yang dimilikinya dengan jabatan strategis yang ia emban.
Publik baru menyadari bahwa Raja Juli bukan lulusan fakultas kehutanan, agrikultur, lingkungan ataupun sains terapan yang relevan dengan tata kelola hutan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rekam jejak studinya justru berada jauh di luar rumpun ilmu yang menjadi core Ministry of Forestry.
Raja Juli meraih gelar sarjana dari IAIN (kini UIN Jakarta) pada bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, dengan skripsi bertema interpretasi jihad. Beberapa tahun kemudian, ia memperoleh beasiswa Chevening untuk melanjutkan studi S2 di Inggris dalam bidang Peace Studies—bidang ilmu resolusi konflik dan hubungan internasional.
DPRD Kampar Desak Pemerintah Pusat Beri Kepastian Hukum Guru Non-ASN
Kedaulatan Digital di Ujung Tanduk, SMSI Desak Pemerintah Bertindak Atas Kesepakatan ART Prabowo–Trump
Perjalanan akademisnya berlanjut hingga tingkat doktoral melalui program Australian Development Scholarship (ADS). Disertasinya pun tetap berada di ranah sosial-politik dengan fokus pada peran agama dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara.
Tidak ada satu pun tahapan studi formalnya yang berkaitan langsung dengan:
