Gerindra Tolak Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

YOGYAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menolak rekonsiliasi usai pilpres 2019. Menurutnya, dorongan untuk dilakukan rekonsiliasi justru akan mempertajam perbedaan di tengah-tengah masyarakat.

"Menurut saya tidak perlu ada rekonsiliasi dan tidak perlu dibesar-besarkan," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (8/7).

Dia menilai perbedaan pendapat dan pilihan politik di Pemilu adalah hal yang biasa, dan perbedaan tersebut justru dapat mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi, bukan sebaliknya.

Baca :

• Puluhan Truk dari Siak Bertolak untuk Korban Bencana Sumatera
• Bupati Siak Tolak Pembelian Mobil Dinas, Afni: Saya Malu Ditengah Utang Banyak

"Jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah, dan (masyarakat) punya wisdom sendiri, wisdom inilah yang saya kira harus kita pegang," ujarnya.

Rekonsiliasi, lanjut Fadli, justru akan mengukuhkan perbedaan di tengah-tengah masyarakat, dan justru akan mempertajam polarisasi. "Justru semakin mempertajam (polarisasi), seolah-olah harus rekonsiliasi itu mempertajam dan mengukuhkan perbedaan dan perpecahan sebenarnya, seolah-olah memang ada suatu perpecahan yang tajam," tuturnya seperti dilansir detikcom.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia mengingatkan presiden terpilih Jokowi agar tak 'menarik-narik' partai pro-Prabowo Subianto menjadi bagian dari pemerintahan. Ia menyebut Jokowi tak perlu membuat DPR diam dengan menarik oposisi jadi menteri.

Baca :

• RT, RW di Kawasan Teso Nilo Tolak Demo di DPRD Riau Bersama AMMP
• Tolak Digusur dari Tesso Nilo, Massa Desak Presiden Turun Tangan

"Sudahlah, final saja kalau dalam konstelasi ini. Di satu sisi Pak Jokowi dan kawan-kawan mantaplah jadi eksekutif. Nggak usah mikirin DPR dan nggak usah memikirkan akan membuat DPR itu suruh diam dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri," kata Fahri, Jumat (5/7) lalu. (*)

Sumber: Detik.com