PEKANBARUEXPRESS
|
![]() |
|||
POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR |
BEIJING - Pemerintah China menuding surat yang ditandatangani 22 negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah 'mengabaikan fakta' dan memfitnah China. Menurut China, surat itu sebagai intervensi urusan domestik mereka dan politisasi hak asasi manusia.
"China sangat tidak senang dan menentang hal ini, kami sudah mengajukan pernyataan keras ke negara-negara terkait," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, seperti dilansir dari Sky News, Kamis (11/7).
Sebelumnya diberitakan 22 negara menyerukan agar China melepaskan etnis Uighur yang ditahan di Xinjiang. Teguran itu menjadi langkah gabungan pertama di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) dalam isu Xinjiang.
Surat yang ditujukan kepada ketua forum OHCHR yang bertanggal 8 Juli itu ditandatangani 22 negara. Australia, Kanada, dan Jepang bersama negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Swiss menjadi penandatangan surat tersebut.
Tapi Amerika Serikat (AS) yang keluar dari OHCHR tahun lalu tidak ikut menandatanganinya. Sementara Indonesia belum dapat menandatangani surat apa pun di OHCRC. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizah mengatakan ia belum mengetahui tentang hal itu. "Saya belum tahu, nanti saya cari tahu," kata Teuku.