TPID Riau dan Deputi BI Riau Bahas Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi

PEKANBARU -- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau melakukan pertemuan membahas penyusunan peta jalan pengendalian Inflasi Daerah Periode 2022-2024, di ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Rabu (5/1-2021).

Beberapa hal dalam pertemuan itu yakni terkait menenangkan psikologi pasar dengan menyediakan stok kebutuhan masyarakat agar inflasi terkendali dan sesuai dalam range yang di tetapkan Pemerintah. 

"Kita mendapatkan arahan presiden, Kemudian Kita juga mendapatkan surat dari Kementrian Dalam Negeri agar TPID Provinsi menyusun peta jalan Inflasi. Makanya kita memgumpulkan OPD terkait, juga stakeholder Bank Indonesia dan Bulog, untuk mempersiapkan Peta Jalan tersebut," ujar Indri selaku Fungsional Analis Kebijakan Madya Biro Ekonomi Pemprov Riau.

Baca :

• SKK Migas Sumbagut Terima Kunjungan PWI Riau, Perkuat Sinergi Sektor Migas dan Pers
• 304 Ekor Hewan Ternak di Riau Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, Inhu Terbanyak 143 Kasus

Lebih lanjut Indri menerangkan beberapa hal yang dibahas terkait peta jalan yakni harus mengacu kepada RPJMD Provinsi Riau dan RPJMN Pemerintah pusat. 

"Diantara yang dibahas, terkait pangan. kita menyusun peta jalan itu, mengacu pada RPJMD dan Roadmap RPJMN pusat. Dengan strategi terkait Pasokan, stabilitas harga, Komunikasi efektif dan kelancaran distribusi, Terkait empat hal tersebut yang di matangkan," kata Indri, dikutip dari Mediacenter.Riau.go.id.

Sementara itu Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Maria Cahyaningtyas menjelaskan, hal yang menjadi arahan Presiden Jokowidodo disingkronkan dengan TPID Daerah sehingga nantinya OPD terkait tidak bekerka dua Kali. 

Baca :

• BMG Perkirakan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah di Riau
• BMG Perkirakan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah di Riau

"Hari ini kami bersama dengan Pemprov Riau menyiapkan Roadmap TPID. Hal ini juga sudah jadi arahan Presiden, Dan kami akan sinkrongkan TPID Daerah dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat. Kami lakukan program dalam roadmap diselaraskan dengan program kerja organisasi Perangkat Daerah Terkait (OPD) Provinsi sehingga tidak kerja dua kali. Sekali melakukan pekerjaan tersingkronise atau Terkoneksi dengan program pemerintah itu sendiri. Program Bagian dari pemda dan inline dengan program pemerintah pusat. Beberapa diantaranya Menjaga kestabilan harga, pasokan dan ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Cahyaningtyas menambahkan, terjaganya inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi jaminan kepada kesejahteraan masyarakat.

"Inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi penjamin atau mengarah kepada masyarakat yang sejahtera," tutupnya. 

Baca :

• Jejak Pengabdian Hawk 109/209 di Riau Berlanjut ke Pontianak
• Pasca Kantor Bupati Inhil Terbakar, Anggota DPRD Riau Minta PLN Upgrade Instalasi