Jejaring Kerja Masyarakat Sipil Menggugat Masalah Sistemik dalam ASEAN

Hadir dalam Temu Nasional ini unsur masyarakat sipil yang menangani isu pekerja, pekerja migran, pengarusutamaan hak perempuan, anak dan disabilitas, penanganan perdagangan orang, antikorupsi dan demokrasi, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan reproduksi, pencegahan kekejaman dalam politik, dan advokasi orang muda. Dari unsur jurnalis, hadir perwakilan dari enam (6) media massa digital, TV maupun cetak.

Wahyu Susilo dari Migrant CARE mengungkapkan bahwa masalah yang terus muncul di ASEAN dikarenakan masyarakat sipil bergerak sendiri-sendiri termasuk dalam penanganan pekerja migran. 

"Itu sebabnya tidak ada daya tawar dari masyarakat sipil saat berjuang melalui mekanisme ASEAN. Indonesia seharusnya aktif mengedepankan perlindungan pekerja migran secara konkrit. Harus ada dalam hasil ASEAN Summit 2023 nanti komitmen memproduksi laporan rutin seputar migrant quality live index atau penanganan isu-isu pekerja migran terkini terkait perubahan iklim, transparansi, ekstremisme dan lainnya."

Baca :

• Donasi Rakyat Siak Rp1,3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
• Mesin Sablon Bantuan PT BSP di Mengkapan Serap Tenaga Kerja Tempatan

Rena Herdiyani dari Kalyanamitra mengungkapkan pengalamannya soal betapa elitis para pengambil kebijakan di ASEAN. Dia bercerita bahwa pada tahun 2007, pihaknya terlibat dalam pembentukan AICHR. Pihaknya bekerja sama dengan jaringan di tingkat regional WEAVE (Weaving Women’s Voices in ASEAN) memberi masukan mengenai gender kepada ASEAN. 

"Tapi kini kami melihat ada gap antara kebijakan yang dibuat di level ASEAN dengan kebutuhan masyarakat atau perempuan di tingkat komunitas atau akar rumput di perdesaan. Hal ini penting dijadikan catatan agar ASEAN banyak mendengar langsung aspirasi dari masyarakat di tingkat akar rumput. Tujuannya supaya kebijakan ASEAN menjawab kebutuhan masyarakat dan bukannya malah membuat masalah baru," jelasnya.