|
PEKANBARUEXPRESS
|
![]() |
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
Penulis : Red
JAKARTA - ASEAN sebagai organisasi yang berbasis kebangsaan (association of nations) kini bergerak makin menjauh dari masyarakat sipil. Aneka perjuangan yang dirasakan oleh masyarakat sipil dan diperjuangkan solusinya melalui ASEAN menemukan kebuntuan.
Hal ini terungkap pada Temu Nasional “ASEAN People Centrum: How ASEAN Matters?” yang diselenggarakan secara hybrid oleh Synergy Policies dan diikuti para peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Acara ini didukung oleh Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia Regional Office di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
"Hari ini, 56 tahun ASEAN berdiri, para peserta diskusi yang terdiri dari kalangan think-tank, organisasi kepemudaan, jurnalis, dan aneka organisasi masyarakat sipil yang menangani beragam isu dan terlibat di tataran regional, nasional, menceritakan pengalaman mereka diperlakukan sebagai unsur peserta saja dalam kegiatan-kegiatan ASEAN. Keikutsertaan unsur masyarakat sipil dianggap sebagai legitimasi bagi ASEAN, padahal pembahasan yang ada masih jauh dari menyelesaikan permasalahan sosial yang berkembang di kawasan. Aneka dokumen komitmen memang lahir tetapi belum diikuti dengan implementasi yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat," ujar Dinna Prapto Raharja, Direktur Eksekutif Synergy Policies yang menginisiasi pertemuan ini.
Donasi Rakyat Siak Rp1,3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
Mesin Sablon Bantuan PT BSP di Mengkapan Serap Tenaga Kerja Tempatan
"Harus disadari bahwa ASEAN itu hakekatnya adalah people, bahkan itu tercantum dalam Deklarasi dan Piagam ASEAN. Jadi ASEAN yang selama ini bersifat state-centric perlu diimbangi oleh ASEAN yang people centric. Kalau di Sisingamangaraja ada state regionalism, hari ini kita merumuskan non-state regionalism, people-based regionalism," tambah Marzuki Darusman, Senior Advisor Synergy Policies.
“Kita memberi nama inisiatif ini sebagai ASEAN People Centrum. Filosofi kami adalah pergerakan menuju perubahan. Kami menghubungkan kerja-kerja masyarakat sipil di Indonesia, yakni dari unsur think-tank, jurnalis, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai isu dan tingkatan keterlibatan, untuk kemudian diperluas jejaring kerjanya di tataran negara-negara lain di Asia Tenggara,” jelas Dinna Prapto Raharja.