Temuan PPATK Dugaan Aliran Dana Rp195 M,Bukti Mahalnya Politik di Indonesia

Herry mendorong temuan ini dipelajari lebih dulu dengan baik. Hal ini guna memastikan apakah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak.

"Maka penting dilakukan pengecekan juga, ini kan masuk isu dan asumsi, baru temuan awal belum tentu benar juga, dan baiknya dilakukan lebih intensif setelah Pemilu 2024 berlangsung," ujar Herry.*

Herry juga menduga transaksi ini justru memperlihatkan kepada publik bahwa demokrasi Indonesia bernilai tinggi secara finansial.

Baca :

• » Kejati Kepri Geledah Kantor Jasa Kapal Batam, Ungkap Dugaan Korupsi Rp4,4 Miliar
• » Kontroversi KPU dan Dugaan Perlindungan Politik
• » Bupati Afni Terkejut Ada Temuan Pegawai Setahun Tak Masuk Kerja Masih Terima Gaji

"Fenomena ini dapat diterjemahkan oleh publik bahwa memang benar, realitanya demokrasi kita costnya tinggi. Perlu penataan ulang dan bahkan dijadikan autokritik agar kedepannya tidak seperti demikian," ucap Herry.

Sebelumnya, Rabu (10/1), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan adanya temuan soal penerimaan dana senilai ratusan miliar rupiah yang berasal dari luar negeri dalam transaksi rekening bendahara 21 partai politik sepanjang tahun 2022—2023.