Dua Eks Direktur RSUD Bangkinang Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana BLUD Rp6,9 Miliar

PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Riau menetapkan dua  mantan Direktur RSUD Bangkinang,sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada tahun 2017-2018. Mereka adalah dr. Wira Dharma yang menjabat pada tahun 2017 dan dr. Andri Justin pada periode 2018.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Nasriadi, akibat perbuatan kedua pelaku, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 6,992 miliar.

Penahanan dilakukan setelah Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru menjatuhkan vonis kepada bendahara pengeluaran RSUD Bangkinang, Arvina Wulandari, pada 5 Oktober 2023.

Baca :

• Kinerja Operasional 2025, Direktur PT BSP Paparkan Pencapaian 100 Persen Target Well Service hingga Tantangan
• SMSI:Proses Hukum Direktur Pemberitaan JakTV  Harus Transparan dan Hormati Kemerdekaan Pers

Wulandari dihukum 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan kedua mantan direktur tersebut.

Menurut Kombes Nasriadi, selama periode 2017-2018, Wira Dharma dan Andri Justin bersama Wulandari melakukan penyimpangan dana BLUD. Pasca vonis kepada Wulandari, penyidik Subdit III Tipikor melakukan pengembangan kasus dan menetapkan Wira Dharma dan Andri Justin sebagai tersangka.

"Kedua mantan direktur tersebut diduga melakukan modus operandi seperti membuat pertanggungjawaban pengeluaran kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), membuat pertanggungjawaban pengeluaran yang lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga," kata Nasriadi, Jumat (15/3/2024).

Baca :

• Kunjungan ke Kejagung, Dewan Pers Minta Pengalihan Penahanan Direktur Pemberitaan JakTV
• Mantan Direktur PGN Ditahan Dalam Kasus Dugaan Korupsi di PGN

Untuk mempermudah proses penyidikan dan mencegah upaya pelarian atau penghilangan barang bukti, kedua tersangka ditahan. 

"Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana," tegas Nasriadi.**