Harga Tiket Pesawat Bakal Turun di Bulan Oktober

JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menargetkan harga tiket pesawat domestik bakal turun 10 persen pada Oktober mendatang.
Ia mengatakan penurunan harga tiket pesawat akan terjadi dengan pengurangan pajak yang berkontribusi pada harga tiket pesawat.

Pajak tersebut di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan ke penumpang, bea masuk suku cadang impor, serta PPN avtur.

"Tiga aspek utama itu yang sedang disimulasikan supaya nanti akhir bulan Oktober diambil keputusan sehingga harga tiket bisa turun, targetnya 10 persen," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (19/9).

Baca :

• Harga Ayam Potong di Pekanbaru Naik Drastis Tembus Rp37 Ribu per Kg
• Pedagang Pusing Penjualan Mobil Bekas 2025 Anjlok, Lebih Buruk dari Masa Pandemi

Terkait kemungkinan apakah PPN tiket pesawat akan dipangkas menjadi di bawah 11 persen, Sandi mengatakan saat ini masih dibahas oleh pemerintah.

Apalagi penerimaan negara katanya banyak menghadapi tantangan sedangkan belanja negara banyak digunakan untuk program-program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi semua harus dilihat dari segi holistik sehingga tiket pesawat bisa turun tapi penerimaan negara (terjaga). Karna gini, kalau tiket pesawat turun penerimaan negara bisa lebih tinggi karena pariwisata menyumbang kepada pergerakan ekonomi terutama daerah. Jadi harus dilihat nanti bauran kebijakan seperti apa yang kita hadirkan," katanya.

Baca :

• Bupati Siak Terima Penghargaan UHC di Tengah Ujian Keluarga
• Harga Sawit Swadaya Riau Turun Efek Lesunya Pasar CPO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan tiket pesawat Indonesia menjadi yang termahal kedua di dunia.

"Dibandingkan dengan negara-negara Asean dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," ucap Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7).

Perjalanan udara memang dikenakan pajak, yakni PPN. Ini sudah diatur sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan.

Baca :

• Harga Sawit Swadaya Riau Turun Efek Lesunya Pasar CPO
• UIR Raih Penghargaan Media Perguruan Tinggi Pilihan di Anugerah Media Siber 2025 SMSI Riau

Pada ada pasal 5 beleid tersebut, jasa angkutan umum di udara tak masuk dalam pengecualian kelompok yang tidak dipungut PPN. Sedangkan jasa angkutan umum di darat dan di air bebas dari pajak.

Ini dipertegas dalam penjelasan pasal 13 PP Nomor 144 Tahun 2000.

"Jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, sedangkan jasa angkutan udara dikenakan pajak pertambahan nilai," tegas beleid tersebut, dikutip Kamis (8/8).

Baca :

• BRK Syariah Terima Penghargaan Media Partner Terbaik Diajang Anugerah Media Siber
• Riau Petroleum Rokan Raih Penghargaan Excellence Humas dan Keterlibatan Publik

"Namun demikian jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar daerah pabean," sambung penjelasan itu.

Di lain sisi, bahan bakar pesawat juga dikenakan pajak. Avtur dipungut PPN 11 persen, sesuai UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pada beleid tersebut dijelaskan mengenai barang kena pajak. Pada pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1983, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean alias seluruh wilayah Indonesia dikenakan PPN.

Baca :

• SMSI Riau Akan Berikan Penghargaan Media Siber Award 2025 untuk Tokoh dan Mitra Kerja
• Denza N9: SUV Bongsor BYD yang Bisa Bikin Rivalnya Panas Dingin

Pembebasan PPN avtur hanya berlaku untuk penerbangan internasional. Ini pun baru ditetapkan pada PP Nomor 26 Tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dalam PP Nomor 71 Tahun 2012.*

Baca :

• Suzuki XL7 Alpha Kuro Hybrid 2025: Tampil Makin Gagah dengan Sentuhan Hitam
• Turun Drastis! Mobil Listrik Bekas Rontok hingga Setengah Harga

Sumber: CNNindonesia