Pekanbaru dan Parkir; Ketika Kantong Rakyat Jadi Lumbung Para Bandit

Pekanbaru, kota yang semakin hari semakin sesak dengan kendaraan, ternyata juga semakin sesak dengan pungutan parkir yang kian mencekik. Tidak percaya? Coba saja parkir di pinggir jalan atau di minimarket, - tidak lama kemudian, seseorang dengan rompi kusam dan karcis lusuh akan menghampiri Anda, menagih retribusi yang sebagian entah ke mana perginya.

Parkir di Pekanbaru bukan lagi sekadar urusan menaruh kendaraan dan membayar ongkos, tapi sudah menjadi industri terselubung yang digarap dengan rakus oleh berbagai pihak, dari preman jalanan hingga pejabat berdasi. Dalihnya? Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktanya? Uang yang masuk ke kas daerah justru mengalir seperti air ke kantong-kantong pribadi.
 
Jika tarif parkir tinggi berbanding lurus dengan layanan yang diberikan, barangkali masyarakat tidak akan terlalu keberatan. Tapi kenyataannya? Nol besar! Bayar parkir Rp2.000 - Rp5.000 sekali parkir, tapi aspal tetap berlubang, marka parkir nyaris tak terlihat, dan keamanan kendaraan? Jangan berharap! Jika motor atau mobil Anda lecet atau hilang, petugas parkir hanya akan angkat bahu dan berkata, “Bukan tanggung jawab kami.”

Mau yang lebih sadis? Coba parkir di beberapa ruas jalan protokol Pekanbaru. Beberapa oknum sudah menguasai lahan parkir seperti raja kecil. Bahkan ada pula yang terang-terangan memungut tanpa memberikan karcis. Pendapatan daerah? Ah, itu urusan nanti.

Baca :

• Usai Dilantik, Satgas Pramuka Peduli Kwarcab Pekanbaru Bergerak Galang Bantuan Bencana Sumatera
• SLB Pembina Pekanbaru Meriahkan Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025

Mafia Parkir: Dari Jalanan Hingga Meja Kekuasaan
Tak perlu menjadi jenius untuk menyadari bahwa ada permainan besar dalam bisnis parkir ini. Parkir liar yang bertebaran di mana-mana bukan hanya hasil kerja preman jalanan, tetapi juga bagian dari rantai panjang mafia yang menjalar hingga meja birokrat.

Tender pengelolaan parkir? Hanya nama besar yang bisa menang, itu pun jika mereka tahu siapa yang harus “dihormati” di balik layar. Jatah setoran? Tentu ada. Dan seperti biasa, yang dikorbankan adalah rakyat kecil yang harus membayar parkir setiap hari tanpa pernah tahu uang mereka masuk ke kas daerah atau ke kantong pejabat serakah.

Pemerintah daerah sesekali berbicara soal digitalisasi parkir, sebagai solusi transparansi. Tapi, apa benar digitalisasi bisa menghentikan mafia parkir? Atau justru hanya akan menjadi alat baru untuk mengatur pembagian jatah lebih rapi di balik layar?

Baca :

• Komdis PSSI Jatuhkan Sanksi Berat, PSPS Pekanbaru Didenda Puluhan Juta
• WhatsApp Hapus Akses Chatbot AI Pihak Ketiga Mulai 2026

Di tengah keluhan masyarakat yang sudah lama merasa dipalak, Walikota Pekanbaru terpilih, Agung Nugroho, akhirnya menandatangani kebijakan penurunan tarif parkir. Motor yang sebelumnya dikenakan Rp2.000 kini turun menjadi Rp1.000, sementara mobil dari Rp3.000 menjadi Rp2.000.

Kebijakan ini tentu terlihat seperti angin segar, tapi pertanyaannya: apakah ini cukup? Atau ini hanya sekadar pencitraan tanpa solusi nyata terhadap mafia parkir yang sudah mengakar? Karena yang jadi masalah bukan hanya tarifnya, tetapi ke mana aliran uang parkir ini menghilang dan bagaimana sistem ini tetap dijadikan ladang bancakan.

Jangan-jangan, tarif turun hanya untuk membuat rakyat senang sesaat, sementara di belakang layar, para pemain besar tetap menikmati jatah mereka tanpa terganggu. Karena pada akhirnya, bukan sekadar harga yang harus diturunkan, tapi juga sistemnya yang harus dibersihkan dari kerakusan.

Baca :

• Toreh Prestasi, Imigrasi Pekanbaru Sabet Juara II AHII 2025
• Bupati Siak Terima Penghargaan UHC di Tengah Ujian Keluarga

Jika sektor parkir dikelola dengan baik, PAD Pekanbaru seharusnya melonjak drastis. Tapi faktanya, laporan pendapatan dari sektor ini masih jauh dari potensi sebenarnya. Maka, satu pertanyaan besar pun muncul: ke mana larinya uang parkir ini?

Sementara rakyat dibiarkan membayar upeti setiap hari, para pejabat sibuk mengatur siasat untuk memastikan aliran uang tetap masuk ke kantong mereka. Tidak ada keberpihakan pada masyarakat, hanya kerakusan yang tak ada habisnya.

Dan kita? Terus menjadi sapi perah yang dipaksa membayar parkir di tanah sendiri, di jalan yang sudah kita biayai lewat pajak. *

Baca :

• Dekatkan Layanan ke Generasi Muda, Imigrasi Pekanbaru Hadir di SMK Negeri 5 Pekanbaru
• Harga Sawit Swadaya Riau Turun Efek Lesunya Pasar CPO