Rapat RUU TNI Digeruduk, Deddy Corbuzier: Ini Bukan Kritik, Tapi Pelanggaran Hukum

Protes Koalisi Masyarakat Sipil

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan tertutup RUU TNI yang digelar Panitia Kerja (Panja) DPR. Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menilai bahwa rapat yang berlangsung secara tertutup mencerminkan kurangnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.

"Pembahasan ini tidak sesuai karena dilakukan secara tertutup. Kami menuntut agar pembahasan RUU TNI dihentikan," ujar Andrie saat menerobos ruang rapat panja.

Baca :

• DPRD dan Pemkab Pelalawan Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati Hari Jadi ke-26, Teguhkan Semangat “Bersinergi Menuju Pelalawan Menawan”
• Rekapitulasi DPB Triwulan III 2025 di Kampar Berjalan Lancar, KPU Tegaskan Komitmen Pemutakhiran Data Pemilih

Tiga orang perwakilan koalisi yang memasuki ruang rapat panja sempat menyerukan penghentian pertemuan, namun segera diamankan oleh petugas pengamanan rapat.

Aksi ini menuai beragam reaksi, dengan pihak Kementerian Pertahanan dan pendukungnya menilai tindakan tersebut sebagai gangguan terhadap proses demokrasi, sementara para aktivis melihatnya sebagai upaya menegakkan transparansi dalam pembuatan kebijakan strategis negara. *