Riau di Ujung Kebangkrutan: Gagal Kelola Anggaran atau Warisan Salah Urus?

"Kalau terus berharap pada pemerintah pusat, itu tidak realistis. Pemda harus kreatif mencari sumber penghasilan," ujarnya.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Trubus Rahadiansyah yang menyebutkan bahwa kepala daerah harus memiliki kreativitas dalam mencari sumber pendanaan baru. Salah satu opsi yang bisa diambil adalah kemitraan dengan sektor swasta atau skema public-private partnership (PPP). Dengan mengoptimalkan potensi daerah seperti perkebunan sawit dan industri migas, Riau sebenarnya memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis.

Namun, langkah ini tidak akan efektif tanpa reformasi tata kelola keuangan. Jika pola lama terus dipertahankan—dengan pengelolaan yang tidak transparan dan rawan penyimpangan—maka solusi apa pun hanya akan menjadi sia-sia.

Baca :

• » Sutikno Resmi Pimpin Kejaksaan Tinggi Riau, Gantikan Akmal Abbas yang Purna Tugas
• » SMSI Riau Akan Berikan Penghargaan Media Siber Award 2025 untuk Tokoh dan Mitra Kerja
• » Borok BUMD Riau Terungkap, Eks Direksi PT SPR Diduga Tilep Rp33 Miliar!

Bukan Sekadar Masalah Keuangan, tapi Krisis Kepemimpinan
Lebih dari sekadar defisit anggaran, krisis ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam mengelola keuangan daerah. Seorang pemimpin daerah tidak hanya bertugas mengalokasikan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki manfaat bagi masyarakat.

Jika tidak segera dilakukan pembenahan, bukan tidak mungkin Pemprov Riau akan masuk dalam daftar daerah gagal (failed province), di mana roda pemerintahan hanya berjalan dengan ketergantungan penuh pada pusat. Ini tentu menjadi ironi bagi Riau, yang dikenal sebagai salah satu provinsi kaya di Indonesia.