Dorong Sinergi Migas dan Pembangunan Daerah, Gubernur Riau Temui PHR di Jakarta

JAKARTA – Gubernur Riau, Abdul Wahid, melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta pada Jumat (11/4/2025). Dalam lawatan tersebut, Wahid didampingi sejumlah pejabat Pemprov Riau dan disambut langsung oleh Direktur Utama PHR, Ruby Mulyawan, beserta jajaran direksi.

Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi Pemprov Riau untuk membuka peluang kolaborasi strategis dengan salah satu perusahaan migas terbesar di Indonesia, khususnya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami ingin membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Potensi migas yang besar di Riau seharusnya bisa memberi kontribusi nyata, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar Gubernur Wahid.

Baca :

• » Bukan Tandingan! Istana Tegaskan Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo Jadi yang Utama
• » HPN 2026 di Banten, Ketum PWI: Momentum Dorong Ekonomi dan Pembangunan
• » Bupati Kampar Dorong Atlet Lebih Berprestasi, Olahraga Jadi Gaya Hidup

Tak hanya itu, Wahid menekankan pentingnya keterlibatan PHR dalam mendukung program-program pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang. Salah satunya, pembangunan Islamic Center yang diharapkan bisa menjadi simbol kemajuan spiritual dan budaya masyarakat Riau.

“Kami ingin Islamic Center ini menjadi program strategis bersama, dan kami berharap PHR dapat mengambil bagian, minimal membangun satu dari sekian banyak gedung yang direncanakan,” ungkapnya.

Wahid juga menyoroti pentingnya program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Ia menyebut, pelatihan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas, termasuk pelatihan untuk tenaga kerja teknis seperti welder.

Menanggapi harapan tersebut, Dirut PHR Ruby Mulyawan menyampaikan kesiapan perusahaan untuk menjalin kemitraan lebih erat dengan pemerintah daerah. Ia juga memaparkan sejumlah rencana pengembangan, termasuk rencana penggunaan metode pengeboran unconventional yang akan diuji coba pada 2026, dan diharapkan bisa beroperasi penuh pada 2029.

Namun demikian, Ruby menekankan bahwa keberlanjutan metode tersebut masih menunggu penyesuaian skema kontrak, dari gross split ke cost recovery, yang dinilai lebih cocok untuk investasi berisiko tinggi seperti pengeboran unconventional.

Di sisi lain, Corporate Secretary PHR, Efryanti Refroida, menjelaskan bahwa perusahaan telah menjalankan sejumlah program CSR yang menyasar sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Ia bahkan membuka peluang kerja sama pelatihan dengan Pemprov Riau untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang migas.

“Kami membutuhkan sekitar 300 welder dalam waktu dekat. Ini peluang yang bisa direspons Pemprov Riau dengan menyiapkan pelatihan teknis dan sertifikasi,” kata Efryanti.

Pertemuan diakhiri dengan paparan dari Vice President Finance PHR, yang menyinggung tentang pembagian Participating Interest (PI) 10 persen. Ia menjelaskan bahwa nilai PI akan sangat bergantung pada dinamika harga minyak dunia, sehingga perlu perencanaan keuangan yang matang dari semua pihak yang terlibat. *