Gubernur Riau Minta Pemerintah Pusat Bantu Revitalisasi 68 Sekolah Rusak

JAKARTA — Gubernur Riau Abdul Wahid mengajukan permohonan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti, agar pemerintah pusat turun tangan memperbaiki puluhan sekolah yang rusak parah di wilayahnya.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (7/5/2025). Gubernur menyebut keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat daerah tidak mampu menangani sendiri seluruh kerusakan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

“Banyak sekolah kita yang kondisinya memprihatinkan. Karena anggaran terbatas, tentu tak semua SMA dan SMK bisa kami perbaiki sendiri. Karena itu, kami mengajukan revitalisasi untuk 32 SMA, 35 SMK, dan satu sekolah luar biasa,” ujar Wahid.

Baca :

• Perebutan Ketua Golkar Riau: Antara Loyalitas Kader dan Kepentingan Politik
• KPK Tetapkan Gubri Wahid, Kadis PUPR Riau dan Tenaga Ahli Jadi Tersangka

Dalam pertemuan itu, Gubernur Riau didampingi oleh sejumlah bupati dan wali kota yang juga menyampaikan persoalan serupa di wilayah masing-masing. Mereka mendesak agar program revitalisasi dipercepat demi menjamin akses pendidikan yang layak bagi seluruh siswa.

Menanggapi hal tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pemerintah pusat memang tengah menyiapkan program besar-besaran untuk renovasi sekolah pada tahun ini. Setidaknya 11.440 sekolah di seluruh Indonesia masuk dalam daftar perbaikan, mulai dari kerusakan ringan hingga berat.

“Kami mencatat lebih dari 100 ribu sekolah dalam kondisi rusak fisik. Kalau melihat kemampuan perbaikan saat ini, butuh sekitar sepuluh tahun untuk menyelesaikan seluruhnya,” jelas Mu'ti.

Baca :

• Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK, Langsung Jalani Pemeriksaan Usai OTT di Pekanbaru
• OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Rencananya Dibawa ke Gedung KPK Jakarta Besok

Ia menambahkan, kewenangan renovasi sebelumnya berada di Kementerian PUPR, namun kini telah dialihkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah, kata Mu’ti, akan melakukan pemetaan untuk menentukan sekolah-sekolah mana saja yang paling layak menerima bantuan.

“Prioritas akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat. Baik sekolah negeri maupun swasta akan menjadi sasaran program ini,” tutupnya. *