Staf Gubernur DKI Sindir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Salah Hitung

Chico menjelaskan bahwa menggaji dua juta kepala keluarga dengan Rp10 juta per bulan memang akan membutuhkan dana sekitar Rp20 triliun, namun angka itu hanya berlaku untuk satu bulan. Jika dikalkulasikan untuk setahun penuh, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp240 triliun - lebih dari dua kali lipat total APBD DKI saat ini.

"Mungkin terlalu bersemangat jadi salah hitung," ujar Chico sambil menambahkan bahwa pihaknya tetap mengapresiasi semangat kesejahteraan yang menjadi dasar gagasan tersebut.

"Prinsipnya niatnya baik kok, sama seperti Pak Pram (Pramono Anung). Intinya ingin menyejahterakan warga," lanjutnya.

Baca :

• » Senator Aceh Surati Mendagri, Kritik Razia Truk Plat BL oleh Gubernur Sumut Boby Nasution
• » Gubernur Riau Tegaskan Isu Riau Merdeka Sudah Usang, Dorong Status Daerah Istimewa Riau
• » Gubernur Riau Tinjau Bandara SSK II Pekanbaru, Bahas Relokasi dan Jadikan Riau Hub Penerbangan Sumatera

Janji Dedi Mulyadi ini menjadi perbincangan di tengah ketatnya persaingan menuju Pilkada Jakarta 2024. Ia disebut-sebut akan menjadi salah satu penantang kuat dalam kontestasi ibu kota yang penuh dinamika politik dan tantangan sosial ekonomi pascapemindahan status ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Sementara itu, sejumlah pengamat menilai bahwa gagasan menggaji warga dengan APBD daerah, meskipun menarik secara politik, harus dikaji secara realistis dan konstitusional. Menurut mereka, fungsi APBD tak hanya untuk pemberian tunjangan langsung, tapi juga harus mengakomodasi infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. *