PWI dan Pintu Damai yang Setengah Terbuka

KONFLIK berkepanjangan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tampaknya mulai menemukan jalan keluar. Kesepakatan Jakarta yang difasilitasi oleh anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, menjadi momen penting yang patut diapresiasi. Dua kubu yakni kubu Hendry Ch Bangun dan kubu Zulmansyah Sekedang, akhirnya sepakat untuk mengakhiri dualisme melalui penyelenggaraan Kongres Persatuan paling lambat akhir Agustus 2025.

“Ini hasil luar biasa. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu, sesuai namanya: Persatuan Wartawan Indonesia,” tambah Zulmansyah.

Namun, jalan damai yang dibuka ini belum sepenuhnya lapang. Dalam dinamika penyelesaian konflik, kita melihat pola yang berulang. Setiap kali muncul titik temu, selalu saja muncul manuver baru dari pihak Hendry Ch Bangun. Usai pertemuan, biasanya muncul keputusan sepihak yang justru kembali menyulut bara konflik. Sikap ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah kesepakatan yang ditandatangani ini benar-benar akan dijalankan?

Baca :

• » PLTA Koto Panjang Tutup Seluruh Pintu Pelimpah
• » Managemen PLTA Koto Panjang Kurangi Tinggi Bukan Pintu Pelimpah 5 X 50 CM
• » PLTA Koto Panjang Buka Tiga Pintu Waduk, Dampak Tingginya Curah Hujan

Pasca pertemuan di Jakarta, yang disebut sebagai tonggak rekonsiliasi, muncul syarat baru dari Hendry. Ia meminta agar peserta kongres mendatang berasal dari ketua pelaksana tugas (Plt) provinsi, yang notabene adalah orang-orang yang ditunjuk oleh dirinya sendiri. Bila ini dipaksakan, maka semangat netralitas dan representasi yang adil dalam kongres patut dipertanyakan.

Kondisi semacam ini membuat publik bertanya-tanya, apakah yang dibangun adalah forum demokratis atau hanya sekadar panggung untuk mengukuhkan status quo. Jika syarat-syarat sepihak tetap dipaksakan, maka "Kongres Persatuan" bisa berbalik menjadi sumber perpecahan baru.