Orang Dekat Bobby Nasution yang Ditangkap KPK Ternyata Punya Harta Hampir Rp5 Miliar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, sebagai tersangka dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan bernilai ratusan miliar rupiah. Penetapan status tersangka ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu, 26 Juni 2025, di Mandailing Natal.

Penangkapan Topan membuka babak baru dalam sorotan terhadap kepemimpinan Bobby Nasution. Topan bukan sekadar pejabat biasa. Ia adalah orang lama dalam lingkaran kekuasaan Bobby sejak menjabat Wali Kota Medan, dan kini menjabat sebagai Gubernur Sumut. Hubungan keduanya tak sebatas atasan dan bawahan, melainkan berakar dari struktur kekuasaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut pada Februari 2025, tak lama setelah Bobby dilantik menjadi gubernur. Namun kedekatan mereka jauh lebih awal. Saat Bobby masih menjabat Wali Kota Medan, Topan sudah menduduki posisi strategis sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan. Ia bahkan sempat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Medan - posisi yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari Bobby.

Baca :

• » Senator Aceh Surati Mendagri, Kritik Razia Truk Plat BL oleh Gubernur Sumut Boby Nasution
• » Potensi Gangguan Orang Asing, Isu Aktual Dibahas di Rapat Timpora Pelalawan
• » KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap 9 Orang Terkait Suap Izin Hutan

Dari sisi finansial, Topan bukan pejabat sembarangan. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir ia setorkan untuk periode 2024, total kekayaannya tercatat mencapai Rp4,99 miliar. Laporan tersebut disampaikan pada 30 Maret 2025 saat ia masih menjabat di lingkungan Pemkot Medan.

Dalam laporan itu, Topan memiliki empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp2 miliar, seluruhnya berlokasi di Medan. Ia juga tercatat memiliki dua unit kendaraan roda empat: Toyota Innova seharga Rp380 juta dan Toyota Land Cruiser Hardtop senilai Rp200 juta. Selain itu, ia menyimpan kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp86,5 juta. Menariknya, tak satu pun utang tercatat atas namanya.

Topan, pria kelahiran 7 April 1983, merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN, kini IPDN) tahun 2007. Usai lulus, ia langsung ditempatkan di Medan dan meniti karier birokrasi hingga berada di lingkaran kekuasaan Bobby.

Dalam perkara ini, Topan diduga terlibat praktik kongkalikong bersama sejumlah pihak swasta dalam pengaturan proyek pembangunan jalan senilai total Rp231,8 miliar. KPK menyebutkan bahwa ada upaya sistematis untuk mengamankan proyek dan keuntungan ekonomi melalui skema suap.

Selain Topan, KPK juga menetapkan empat tersangka lain: Kepala UPTD Gunung Tua Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup M. Akhirun Efendi Siregar, serta kontraktor swasta M. Rayhan Dulasmi Pilang.

KPK membagi kasus ini ke dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan proyek jalan di bawah Dinas PUPR Sumut, sementara klaster kedua menyasar proyek-proyek di lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut. Sejumlah dokumen proyek dan alat komunikasi yang diyakini berkaitan langsung dengan praktik suap turut disita sebagai barang bukti.

Kasus ini tak hanya menjadi pukulan bagi pemberantasan korupsi di daerah, tapi juga menguatkan dugaan tentang pola pengangkatan pejabat strategis berdasarkan loyalitas politik, bukan integritas. Keterlibatan Topan, yang merupakan bagian dari "inner circle" Bobby Nasution, akan menjadi ujian serius bagi komitmen sang gubernur terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. *

Sumber: Republika