Busa Limbah Terbang di Atas Pemukiman, Warga Desak Pemerintah Ungkap Hasil Sidak RAPP

“Kalau DLH tidak berani buka data, kita patut curiga. Ini bukan sekadar isu lingkungan, ini soal hidup dan mati masyarakat. Jika tidak ada tindakan tegas, mahasiswa dan rakyat akan turun ke lapangan,” tambahnya.

KAMMI menilai, sikap diam pemerintah daerah dan lembaga pengawas lingkungan bukan hanya kelalaian administratif, melainkan bisa dikategorikan sebagai kejahatan struktural yang membiarkan pencemaran terus terjadi.

Lebih lanjut, KAMMI Pelalawan menyampaikan tiga tuntutan utama:

Baca :

• » Komisi I DPR RI Tinjau Kesiapan Transformasi Korem 031/WB Jadi Kodam XIX/Tuanku Tambusai
• » Taksi Terbang EHang Dibanderol Sekitar Rp8,7 Miliar, di RI Sudah Ada Peminatnya
• » Kecelakaan Beruntun di Jalan Tuanku Tambusai, Dipicu Pelecehan Seksual di Dalam Kendaraan

1. Umumkan hasil laboratorium sidak KLHK dan DPR RI secara terbuka.

2. DLH Pelalawan harus bersikap independen, bukan menjadi perpanjangan tangan korporasi.