Divonis 5,5 Tahun, Risnandar Ingat Kasusnya Dijadikan Pelajaran oleh Kepala Daerah

PEKANBARU- Mantan Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Rabu (10/9) kemarin divonis 5,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

Risnandar menerima hukuman akibat dari tindakannya, tetapi ia mempertanyakan pejabat sebelumnya yang juga melakukan hal sama, karena kebijakan tersebut berlaku sejak Tahun 2020.

"Enam bulan saya menjabat dapat 5,5 tahun, bagaimana dengan pejabat sebelumnya yang juga melakukan hal sama. Ini kebijakan kan di masa pejabat sebelumnya sejak tahun 2020," ujar Risnandar kecewa.

Baca :

• HUT ke-12 Tahun, BSP Zapin Terus Tumbuh dan Memberikan Manfaat Nyata bagi Lingkungan Sekitar
• Subuh Mencekam, Gajah Liar Masuk Pemukiman Serang Anak 8 Tahun 

Pada kesempatan itu, Risnandar mengakui jika ia bersalah telah menerima uang dari pemotongan GU/TU dari APBD Pekanbaru. Namun, Risnandar juga meluruskan terkait uang yang diterimanya, salah satuya adalah uang untuk pakaian dinas, sebesar Rp 53 juta.

"Ada yang ingin saya luruskan disini, yaitu uang sebesar Rp53 juta. Uang itu sebenarnya untuk uang perganti saya saat dilantik menjadi pejabat walikota Pekanbaru. Waktu itu saya pakai uang pribadi untuk menjahit baju dan uang tiket berangkat ke Pekanbaru," jelas Risnandar Mahiwa.

Risnandar menuturkan jika ia tidak mengetahui uang pergantian tersebut diambil dari pemotongan GU/TU tersebut.

Baca :

• 1 Tahun Pemerintahan Prabowo 36 Juta Rakyat Sudah Rasakan Cek Kesehatan Gratis 
• Genap Setahun, Pemerintahan Prabowo-Gibran Catat Lompatan Besar di Sektor Energi dan Hilirisasi Hijau

"Saat saya bertanya kebagian umum, uang pergantian itu ada, hanya saja saya tidak tahu jika uang tersebut diambil dari pemotongan kas daerah tersebut," tukas pria kelahiran 1983 tersebut.

Risnandar menuturkan apa yang terjadi dengan dirinya saat ini, diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. Yakni transparansi dalam penggunaan uang daerah.

"Apa yang terjadi dengan saya saat ini jadikan pelajaran untuk kepala daerah lainnya. Khususnya transparansi penggunaan uang kas daerah, cek lagi mana yang harus dipakai dari uang pribadi dan mana yang memang diambil dari uang kas pemko," pungkasnya menutup wawancara.**

Baca :

• Bupati Afni Terkejut Ada Temuan Pegawai Setahun Tak Masuk Kerja Masih Terima Gaji
• Kabupaten Pelalawan Raih Terbaik I Penyumbang Investasi Terbesar se-Riau Tahun 2024