Revisi UU BUMN Siap Tegakkan Putusan MK, Larangan Rangkap Jabatan Wamen Jadi Sorotan

Lebih jauh, Dasco menambahkan bahwa revisi UU BUMN juga akan mengubah status kelembagaan Kementerian BUMN. Nantinya, kementerian yang pernah dipimpin Erick Thohir itu akan berubah nama menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan keberadaan BPI Danantara.

“Sehingga nanti fungsi dari Kementerian BUMN hanya sebagai regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP,” jelasnya seperti dikutip republika.

Sebagai informasi, MK sebelumnya memutuskan bahwa larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga berlaku bagi wakil menteri. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. *

Baca :

• Sah! DPR Setujui RUU BUMN, Kementerian Resmi Berubah Jadi BP BUMN
• Resmi! Kementerian BUMN Dibubarkan, Diganti Lembaga Baru Langsung di Bawah Presiden