PEKANBARUEXPRESS
|
![]() |
|||
POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR |
“Jika gaji saya terlambat, berarti masih ada pegawai yang belum gajian. Dengan begitu, tidak akan ada keluhan karena pemimpinnya juga belum menerima gaji,” ungkap mantan wartawan itu.
Selain soal gaji, Bupati Afni juga menyinggung masalah kedisiplinan dan efisiensi anggaran. Ia meminta para kepala OPD melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja bawahannya. “Banyak temuan pegawai yang jarang masuk kerja atau tidak berada di tempat. Ini harus ditertibkan,” katanya.
Bupati perempuan pertama di Siak itu mengingatkan adanya kemungkinan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat tahun depan. Sementara itu, belanja pegawai Siak sudah menembus Rp1,1 triliun per tahun atau sekitar 50 persen dari total APBD Siak yang berada di kisaran Rp2 triliun.
“Ini sudah sangat tidak sehat. Ketentuannya hanya boleh maksimal 30 persen. Jika tidak dikendalikan, ini bisa menjadi ancaman serius bagi fiskal daerah,” ungkap Afni.
Menghadapi kondisi ini, Afni mendorong seluruh kepala OPD untuk bekerja lebih inovatif dan proaktif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjemput anggaran dari APBN.