Bupati Siak Rangkul Lawan Politiknya, Afni: Kami Sudah Move On

PEKANBARU- Bupati Siak Dr. Afni terus dinamis dan aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat Siak. Selain tidak grasa grusu merombak kabinet, para lawan politiknya tampak dirangkul untuk mengawal agenda kerja kerakyatan di Siak.

Terbaru, Bupati perempuan pertama di Negeri Istana itu tampak didampingi banyak petinggi PAN Siak, saat bersilahturahmi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Merah Putih, sekaligus Waketum PAN Yandri Susanto.

Padahal PAN adalah pengusung utama incumben pada masa itu yang menjadi lawan politik Afni di Pilkada. Bahkan incumben yang ditumbangkan adalah Ketua DPW PAN Riau yang masih aktif.

Hampir semua mesin politik partai bergerak mengganjal Afni, meski pada akhirnya jalan takdir tetap menjadikannya sebagai Bupati Siak. Alih-alih mengedepankan dendam politik, Afni justru tampak akrab merangkul politisi PAN untuk bersama-sama berjuang ke Ibukota.

Pertemuan di rumah pribadi Mendes PDT, Yandri Susanto, pada
Rabu malam (7/1/2026)
tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Siak.

Dalam pertemuan itu, Bupati Siak turut didampingi istri Menteri Desa yang juga menjabat sebagai Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah. Hadir pula sejumlah anggota legislatif dari Fraksi PAN, di antaranya anggota DPRD Provinsi Riau Fairus, serta anggota DPRD Kabupaten Siak Ridha Alwis Effendi, H. Budi Yuwono, dan Salman Alfarisi.

Selain unsur legislatif, rombongan Pemkab Siak juga dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum, Bapperida, serta Penghulu Dayun.

Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat, Bupati Siak menyampaikan sejumlah isu krusial yang dihadapi desa dan kampung di Siak.

Di antaranya menyangkut nasib puluhan desa yang berada di dalam kawasan izin HTI, HGU, BMN, dan BUMN, serta keterbatasan akses infrastruktur dan pemenuhan hak dasar masyarakat akibat wilayah desa yang terfragmentasi oleh izin konsesi.

Selain itu, Bupati Afni juga menyuarakan pentingnya peningkatan Alokasi Dana Desa dan Kampung, serta persoalan sulitnya penyediaan lahan bagi Koperasi Merah Putih. Isu lain yang disampaikan adalah dampak aturan batas 100 meter kanan-kiri jalan yang masuk kawasan BMN, yang dinilai berdampak luas lintas kabupaten dan menyentuh kehidupan ratusan ribu masyarakat.

Pemkab Siak juga memohon dukungan pemerintah pusat terkait pengadaan ambulans laut bagi desa, kampung, dan dusun terpencil di Kecamatan Sungai Apit, seperti Teluk Lanus dan Mungkal. Selain itu, Bupati Siak mendorong agar lahan HTI, HGU, BMN, dan BUMN dapat dimanfaatkan melalui skema pinjam pakai guna mendukung ketahanan pangan dan menjadi bagian dari rantai pasok dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pertemuan tersebut diwarnai diskusi konstruktif antar pihak, sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi pasca-Pilkada. Meski sebelumnya berada pada posisi politik yang berbeda, seluruh pihak sepakat untuk bergandengan tangan dalam mendorong pembangunan daerah.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi dukungan konkret pemerintah pusat terhadap penyelesaian berbagai persoalan desa dan kampung di Kabupaten Siak.*