|
PEKANBARUEXPRESS
|
![]() |
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
Editor : Red
SEMARANG - Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti persoalan tata ruang yang tidak sesuai aturan sebagai salah satu faktor penyebab banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menyebut aktivitas pembukaan hutan untuk kepentingan industri turut memperparah kondisi tersebut.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Indonesia Punya Kamu di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), Selasa (2/12/2025). Dalam kesempatan itu, Nusron turut menjelaskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait agenda ketahanan energi nasional.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada energi fosil dan harus segera mendorong pengembangan energi hijau. Ia menyebutkan sejumlah sumber energi terbarukan seperti etanol dari tebu dan singkong, serta biofuel dari sawit. Namun, ia mengingatkan bahwa kebutuhan lahan untuk pengembangan energi tersebut harus tetap memperhatikan tata ruang yang benar.
“Kalau bicara energi hijau, ujungnya pasti tanaman. Dan untuk itu dibutuhkan lahan. Masalahnya, banyak lahan yang diarahkan ke kawasan hutan tanpa kajian tata ruang yang matang,” ujarnya.
Nusron menegaskan, pembukaan kawasan hutan tanpa mempertimbangkan ekosistem lingkungan akan berdampak pada bencana alam.
“Hutan dibuka tanpa perencanaan ruang yang benar, hasilnya seperti yang kita lihat hari ini—banjir terjadi di berbagai daerah,” tuturnya.
Ia mencontohkan banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatra sebagai konsekuensi dari tata ruang yang dilanggar demi kepentingan industri.
Nusron menambahkan, pemerintah perlu memperkuat konsep dan penegakan aturan tata ruang agar kasus serupa tidak berulang. Ia menegaskan bahwa ATR/BPN memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemanfaatan ruang berjalan secara adil dan transparan.
“Kementerian ini punya kewajiban untuk menata ruang secara berimbang agar kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan bisa berjalan searah,” katanya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa siang, jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara mencapai 659 orang. Selain itu, 475 orang dilaporkan masih hilang. *
Sumber: Republika