Puluhan Ribu UMK di Sumbar Disiapkan Masuk Pasar Global Ekonomi Halal

Fasilitasi sertifikasi tersebut merupakan bagian dari program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) BPJPH. Skema ini diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat deklarasi mandiri, sehingga pelaku usaha tidak dibebani biaya pengurusan. Pendekatan ini menjawab persoalan klasik UMK yang selama ini terkendala biaya dan prosedur administrasi.

Mahyeldi menegaskan, penguatan ekosistem halal di Sumbar tidak hanya soal label produk, tetapi mencakup keseluruhan rantai ekonomi. Mulai dari ketersediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga literasi masyarakat, seluruhnya diarahkan selaras dengan prinsip syariah.

Dengan pendekatan tersebut, Sumatera Barat diproyeksikan tidak sekadar menjadi daerah produsen barang halal, melainkan pusat rujukan gaya hidup halal yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan keuangan syariah.

Baca :

• Bupati Pelalawan Serahkan Sertfikat Program Redistribusi Tanah 2025
• Harga Ayam Potong di Pekanbaru Naik Drastis Tembus Rp37 Ribu per Kg

Komitmen itu diperkuat melalui penyelenggaraan Minang Halal Fest 2026 yang digelar pada 16–18 Januari di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Kegiatan ini menjadi ajang temu antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam memperluas pemahaman ekonomi syariah di masyarakat.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismal, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai masjid raya memiliki potensi besar sebagai pusat aktivitas ekonomi syariah yang hidup dan produktif.