SIAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak mulai mematangkan persiapan menghadapi arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Hal tersebut dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Wakil Bupati Siak Syamsurizal di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (12/3/2026).
Rapat tersebut diikuti unsur Forkopimda, para camat serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri terkait kesiapan pemerintah daerah menghadapi libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, termasuk mengantisipasi arus mudik serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Wakil Bupati Siak Syamsurizal mengatakan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, secara nasional diperkirakan sekitar 50 persen masyarakat akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini.
Meski pergerakan masyarakat di daerah tidak sebesar di kota-kota besar, pemerintah daerah tetap perlu melakukan persiapan untuk mengantisipasi potensi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang maupun setelah Lebaran.
“Walaupun tidak sebesar di ibu kota, potensi pergerakan masyarakat menjelang dan sesudah Lebaran tetap perlu kita antisipasi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Syamsurizal meminta OPD terkait memperkuat koordinasi guna mendukung kelancaran arus mudik di wilayah Kabupaten Siak.
Dinas Perhubungan diminta berkoordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) serta perusahaan pelayaran untuk memastikan kesiapan armada angkutan penumpang, khususnya melalui Pelabuhan Mengkapan Buton dan terminal-terminal yang ada di Kabupaten Siak.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendirikan posko pengamanan arus mudik di sejumlah titik strategis. Posko tersebut akan melibatkan unsur Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Palang Merah Indonesia (PMI), serta tenaga medis.
“Untuk Lebaran tahun 2026 direncanakan sekitar 10 titik posko pengamanan dengan dukungan kurang lebih 235 personel yang akan bertugas selama masa mudik dan arus balik,” jelasnya.
Syamsurizal juga menyoroti minimnya lampu penerangan jalan serta kondisi beberapa ruas jalan yang masih mengalami kerusakan.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera mempercepat pemeliharaan jalan, terutama pada jalur utama yang sering dilalui masyarakat.
Menurutnya, jalan yang rusak atau berlubang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta berpotensi menghambat kelancaran arus lalu lintas saat mudik.
“Kami minta dinas terkait segera melakukan perbaikan. Untuk lampu penerangan, para camat diminta membantu Dishub melakukan pemantauan dan segera melaporkan jika ada yang tidak berfungsi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak, Nugroho Imam Darotdjat, menyampaikan bahwa kondisi inflasi daerah secara umum masih relatif terkendali.
Hal tersebut berdasarkan pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Siak bersama BPS dan Diskominfo.
Secara bulanan, inflasi masih tergolong rendah. Namun secara tahunan, jika dibandingkan periode Februari hingga Maret 2025, inflasi tercatat sekitar 3,23 persen sehingga menjadi perhatian karena sedikit melampaui sasaran inflasi nasional.
Beberapa komoditas yang berpotensi memicu inflasi di Kabupaten Siak antara lain daging ayam ras, cabai merah, tomat, ayam hidup serta emas perhiasan.
Meski demikian, stok beras dinilai masih mencukupi dan harga kebutuhan pokok relatif stabil, meskipun pemerintah daerah tetap perlu mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan dari daerah penghasil.
“Stok bahan pangan secara umum masih relatif aman. Namun beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras dan daging ayam ras tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.*
