JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, harus diusut transparan dan tuntas.
Kang TB—sapaan TB Hasanuddin—menanggapi penahanan empat prajurit yang diduga terlibat, seperti yang diumumkan Puspom TNI.
“Kita mengacu pada arahan Panglima Tertinggi, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pelaku harus ditangkap dan diproses sesuai hukum,” tegas legislator PDI Perjuangan itu melalui pesan, Rabu (18/3).
Prabowo Murka! Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Disebut Terorisme, Dalang Diburu
Kapolri Bongkar Misteri Penyiram Air Keras Aktivis KontraS: CCTV hingga Bukti Diam-Diam Digeledah!
Lebih lanjut, Kang TB menekankan pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Motif dan otak intelektual di balik serangan ini harus terungkap.
“Saya meyakini tindakan ini bukan spontan. Harus dicari apakah ada pihak yang memberi perintah. Jangan sampai prajurit di lapangan menjadi korban, sementara aktor intelektual lolos dari hukum,” katanya.
Empat Prajurit Diduga Terlibat dari BAIS TNI
TNI Tahan 4 Anggota BAIS Kasus Penyiraman Aktivis KontraS, Janji Usut Transparan!
Ketegangan Pembahasan RUU TNI: Tiga Aktivis Dilaporkan Security Hotel Fairmont ke Polda
Sebelumnya, Puspom TNI memastikan empat terduga pelaku berasal dari satuan Denma BAIS TNI, termasuk personel TNI AL dan AU. Hal ini diungkap Danpuspom TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, saat konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta.
“Kami ingin sampaikan, empat terduga pelaku semuanya dari Denma BAIS, bukan dari satuan lain,” ujar Yusri.
Empat prajurit yang ditahan dan diperiksa memiliki inisial NDP, SL, BHW, dan ES. Saat ini, Puspom TNI masih mendalami motif aksi penyiraman tersebut.
Heboh! Lagu Jennie Blackpink Disebut Mirip Soundtrack Film India, Begini Kata Komposernya
Duka Mendalam, Mobil Rombongan Aktivis Asal Pelalawan Kecelakaan di Tol Serang Banten  Â
“Pemeriksaan mendalam masih berlangsung untuk mengetahui apa motifnya,” tambah Yusri.
Kasus ini memicu sorotan publik luas, dengan DPR menekankan pengungkapan tuntas, dari pelaku hingga aktor intelektual, agar keadilan benar-benar ditegakkan. *
