Jumlah Caleg Perempuan Terpilih Meningkat

JAKARTA – Puskapol Universitas Indonesia mencatat sebanyak 65 persen calon legislatif terpilih merupakan orang baru alias bukan petahana. Meskipun sebagian besar mereka juga pernah berpengalaman dalam tiga pemilihan umum yang sebelumnya.

"Hal yang menarik adalah terdapat 103 dari 575 caleg terpilih yang merupakan petahana yang masih bertahan dalam 3 pemilu terakhir ini, 2009, 2014, 2019," kata Direktur Puskapol UI, Phil Aditya Perdana dalam pemaparan di Cikini, Jakarta, akhir pekan lalu.

Mereka juga mencatat caleg perempuan di 2019 menorehkan prestasi membanggakan dengan capaian 20,5 persen atau paling tinggi sejak 2004. Hal itu salah satunya karena banyak caleg perempuan ditempatkan oleh partai di nomor urut atas.

Baca :

• Formappi: KPU Jadi Penyebab 211 Anggota DPR Tak Ungkap Pendidikan
• BMKG Pekanbaru Prakirakan Sejumlah Wilayah Riau Berpotensi Hujan Lebat

"Dari data yang kami kumpulkan, pemilih masih memilih berdasarkan nomor urut atas, 1, 2 ataupun 3. Sebanyak 48 persen dan 68 persen caleg terpilih perempuan dan laki-laki berada di posisi nomor 1," ujar Phil.

Sebanyak 53 persen caleg terpilih perempuan memiliki latar belakang aktivis partai politik. Sebagian yang terpilih memang diindikasikan dan memiliki afiliasi dengan kekerabatan politik seperti keluarga, dinasti atau klan.

"Namun demikian, pengurus partai yang juga memiliki keluarga politik juga menguatkan keterpilihan mereka," kata Phil.

Baca :

• Diduga Nonprosedural, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Jemaah Calon Haji dari Sejumlah Bandara
• Kasus Korupsi Plt Wako, Berimbas Sejumlah Pejabat Pemko Pekanbaru Dinonaktifkan Sementara

Sementara sisanya, yakni sekitar 6 persen disebut berasal dari kalangan profesional. Mereka juga baru pertama kali ikut dalam kompetisi Pemilu pada 2019 ini.

Selain itu, Puskapol memprediksi hasil Pileg 2019 tidak akan memberikan perubahan besar, terutama untuk DPR dan DPD. Sebab, terpilihnya para anggota legislatif di pemilu kali ini dinilai masih dipengaruhi kekuatan ekonomi dan oligarki politik.

"Kami merasa bahwa kinerja anggota DPR dan DPD RI dalam periode berikutnya (2019-2024) tidak akan mengalami perubahan besar. Salah satu penyebab pentingnya adalah kehadiran mereka nanti tentu sangat dibengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik lokal (oligarki dan elite lainnya) yang berkelindan dalam aktivitas parlemen mereka," kata Aditya Perdana.*

Baca :

• Gratis, Sejumlah Ruas Tol di Sumatera Saat Arus Balik Lebaran 2025
• Kapolri Pimpin Rotasi Sejumlah Perwira Tinggi Polri