Selain itu, pihak sekolah diinstruksikan untuk menambah jumlah petugas operator agar proses verifikasi berkas berjalan maksimal dan tidak terjadi penumpukan antrean.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. AMD Junaidi, menjelaskan bahwa rapat gabungan Komisi I dan Komisi IV ini berhasil melahirkan kesepakatan krusial yang sepenuhnya berpihak dan responsif terhadap keluhan masyarakat bawah.
"Terkait dengan hiruk-pikuknya sistem penerimaan murid baru setingkat SD dan SMP, kita menyepakati beberapa solusi. Pendaftaran yang tadinya dilakukan secara online, kini juga bisa dilakukan secara offline. Artinya, kita memberi peluang dan ruang seluas-luasnya kepada seluruh orang tua agar tetap dapat mendaftarkan anaknya sekolah tanpa terkendala sistem," ujarnya.
Akademisi UI Dorong Penguatan Sistem Terpadu Hadapi Spionase dan Ancaman Digital
Komitmen PT BSP, Perbaiki Gorong-gorong Rusak untuk Atasi Banjir di Sabah Auh
Pihaknya juga menegaskan bahwa kebijakan penambahan operator di tiap satuan pendidikan sangat krusial agar tidak membebani masyarakat.
Pihak DPRD meminta sekolah-sekolah menambah operator untuk meng-cover para orang tua yang tidak bisa mendaftar online. Jadi mereka datang langsung, dilayani secara offline, yang nantinya berkas tersebut tetap diinput ke dalam sistem online oleh petugas sekolah sehingga masyarakat tidak dipersulit.
