Wali Murid Keluhkan Zonasi PPDB ke DPRD Pekanbaru

Tentunya pemerataan pendidikan ini harus didukung pemerintah dengan pembangunan lain seperti infrastruktur. "Kewenangan Pekanbaru hanya SD dan SMP harus didukung infrastruktur dan berkoordinasi dengan pihak kementerian," ucap Azwendi.

Dewan, kata Azwendi,  membantu data. Pasalnya, ada  wilayah di Pekanbaru yang tidak memilliki sekolah. "Bagaimana solusinya, apa dengan sekolah swasta saja dan saya kira sekolah swasta adalah alternatif terakhir," kata Azwendi.

Kalau pemerintah daerah tidak sangguh bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. "Dana apa yang bisa kita ambil untuk membangun infrastruktur karena saya tidak mau ada keluhan anak yang tidak bisa bersekolah lagi. Anak punyai hak yang sama untuk menuntut ilmu," tegasnya.*
 

Baca :

• » Bertemu Wakil Wali Kota Pekanbaru, Himanistik FISIP UNRI Keluhkan Macet dan PKL
• » Sidang Korupsi APBD Pekanbaru, Risnandar Minta Hukuman yang Adil dan Sewajarnya
• » Gebrakan 100 Hari Kerja, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Agung-Markarius Realisasikan Janji Politiknya