JAKARTA-- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung wacana amendemen UUD 1945 untuk memasukkan poin pokok-pokok haluan negara (PPHN). Namun, PDIP tidak dalam posisi memaksa atau buru-buru karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa itu adalah instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tetap harus jadi prioritas.
"Ibu ketua umum Ibu Megawati Soekarnoputri terkait dengan amendemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDIP adalah slowing down terkait amandemen UUD 1945. Karena dalam upaya membantu rakyat mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik kondusif," kata Hasto di Kantor DPP PDIP yang disiarkan secara virtual, Selasa (24/8).
Sinyal PDIP Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024 Makin Benderang
Anies Menang dalam Survei, Namun Tertinggal dalam Kompetisi: PDIP Kini Sendirian
Hasto menjelaskan bahwa hasil Kongres V PDIP pada 2019 lalu memang menghendaki ada suatu haluan negara seperti GBHN di masa silam. Haluan negara itu perlu diatur kembali dalam UUD 1945.
Hasto menyebut PPHN sangat penting untuk kepentingan bangsa sebagai langkah konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem pemerintahan presidensial.
