Sejahterakan Masyarakat, Edy Natar Setuju Pemekaran Kabupaten/Kota di Riau

PEKANBARU – Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution mendukung wacana pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Riau. Namun syaratnya  jika benar-benar hal itu mampu  menyejahterakan atau mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

"Jika pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan, maka saya setuju," kata Edy Natar di hadapan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, di kediaman Wakil Gubernur Riau, Jumat (3/2/2023) siang.

Baca Juga  Terbanyak Rohil, Ada 159 Desa Rawan Karhutla di Riau
Dalam pertemuan itu, Wagub Riau Edy Natar Nasution didampingi Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setdaprov Riau, Mohd Firdaus, dan beberapa staf.

Baca :

• PT BSP Berkomitmen Konsisten Jaga Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
• Jumat Berkah di Siak, Bupati Serukan Kepedulian Masyarakat bagi Korban Bencana Sumatera

Sementara dari Tim Inisiator Pemekaran hadir Ketua Syamsul Rakan Chaniago, Sekretaris Tim Fazar Muhardi, Ramli Walid dan Ahmad Syah Harrofie (tokoh birokrat), Said Hasyim (mantan Wabup Meranti), Asri Auzar (tokoh Rohil), Manahara Manurung (mantan anggota DPRD Riau), Datuk Tarlaili dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Rais Nur (mantan birokrat Pekanbaru), Imam Subroto (IKJR), Novrizon Burman dan Hengki Septihadi (tokoh pers).

Kendati demikian, Edy Natar mengharapkan untuk terlebih dahulu ada evaluasi mendalam terkait daerah-daerah kabupaten/kota yang sebelumnya telah dimekarkan, termasuk Kabupaten Meranti.

"Dengan evaluasi itu, kita akan tahu apakah pemekaran daerah otonomi baru itu seperti Meranti benar-benar telah menyejahterakan masyarakat?" kata Edy Natar.

Baca :

• Bupati Siak Penuhi Janji ke Masyarakat Jadi Saksi di Sidang Konflik Tumang
• Bupati Pelalawan Ajak Masyarakat Jaga Kekompakan, Gotong Royong, dan Semangat Persatuan

Dalam kesempatan itu, mantan Wakil Bupati Meranti, Said Hasyim mengatakan Kabupaten Meranti sejak dimekarkan beberapa tahun lalu, saat ini telah menjadi daerah yang lebih maju.

"Alhamdulillah, saat ini Meranti jauh lebih maju Pak Wagub," kata Said Hasyim.

Said mengatakan, Meranti jika dibandingkan kabupaten lain memang agak lambat majunya. Namun jika dibandingkan sebelum pemekaran dulu, sekarang Meranti jauh lebih maju dan sejahtera.

Baca :

• Penyelesaian Konflik Lahan PT SSL dan Masyarakat di Siak, Semua Pihak Aktif Carikan Solusi Terbaik
• AKBP Mihardi Mirwan Disertijab di Polda, Sampaikan Permohonan Maaf ke Masyarakat

"Di Meranti kemiskinan sebelumnya mencapai 46 persen, setelah 10 tahun dimekarkan tingkat kemiskinan turun menjadi 20 persen namun masih tertinggi di Riau," katanya.

Selanjutnya masalah infratruktur, demikian Said, dulu 70 persen desa di Meranti terisolasi, namun sekarang 80 persen sudah terbuka dan mendapatkan akses.

"Dulu hanya ada satu puskesmas rawat inap di Selatpanjang, sekarang sudah ada puskesmas di tiap kecamatan," kata mantan Bupati Meranti ini.

Baca :

• Ribuan Masyarakat Siak Antusias Hadiri Pesta Rakyat Sambut Pemimpin Baru Afni- Syamsurizal
• Gubri besok Lantik Bupati -Wabup Siak Terpilih, Afni dan Syamsurizal

Selanjutnya Said menjelaskan, dunia pendidikan di Meranti juga sudah sangat maju dibandingkan sebelum dimekarkan, banyak sekarang sekolah-selolah di Meranti."Terakhir untuk pembangunan memang harus digesa terus, namun saat ini tetap tumbuh

Kendati demikian, Wagub Riau mengatakan hal-hal seperti itu harus dituangkan dalam

jauh dibandingkan sepuluh tahun lalu sebelum Meranti dimekarkan," kata dia.bentuk kajian tertulis dan data yang kongkret sehingga tidak ada pihak yang bisa membantahnya.

Baca :

• Mudahkan Masyarakat, Imigrasi Pekanbaru 'Jemput Bola' Layani Buat Paspor di Mall
• Kampanye di Kampung Halaman, Dr Afni Komit Bangun dan Sejahterakan Masyarakatnya

"Kalau niatnya adalah untuk menyejahterakan, maka semua pihak harus bersama-sama mendukung wacana ini," kata Wagub Edy Natar.

Sementara itu, Ketua Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Syamsul Rakan Chaniago mengungkap bahwa pemekaran ini tidak serta merta soal mengatasi kemiskinan saja, namun juga percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Satu hal yang pasti pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan masyarakat akan jauh lebih dimudahkan dalam pelayanan, baik administrasi pemerintahan, pendidikan maupun kesehatan," katanya.

Baca :

• Banyak Diburu Masyarakat,Stok Emas Antam Lagi Kosong
• Sasar Santri dan Masyarakat, Upaya PHR Tingkatkan SDM Riau Lewat Program Penguatan Ekosistem Vokasi

Syamsul Rakan mengatakan, pemekaran adalah hal yang sekarang mendesak untuk dilakukan agar pembangunan segala sektor yang selama ini jauh tertinggal dapat dikejar.

"Kalau kita bandingan Riau dengan provinsi-provinsi lain kita jauh tertinggal. Semisal tingkat ekonomi atau kemiskinan, ketika ke Rohul yang luas dan memanjang, seperti Rohil dan Inhil. Itu lebih memprihatinkan, kota memang maju dan berkembang, termasuk Kota Tembilahan, namun sejumlah pelosok desa masih jauh tertinggal," katanya.

Patut diketahui, demikian Syamsul Rakan, Provinsi Riau saat ini lebih luas dari Sumbar, namun Riau saat ini hanya memiliki 12 kabupaten/kota, sementara Sumbar sudah ada 19 kabupaten/kota.

"Di Sumatera, Riau menjadi provinsi dengan jumlah wilayah kabupaten/kota paling sedikit, dibandingkan Sumbar dan Sumut," pungkas Syamsul Rakan. **