PEKANBARUEXPRESS
|
![]() |
|||
POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR |
"Di (dalam) kantor tetap ada yang stand by. Namun, kita buat jadwal setiap harinya itu satu atau dua orang bergiliran masuk kantor. Disini kita justru memberi kesempatan kawan-kawan agar bisa mencari rezeki lain untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan lebaran. Sebab dari Pemda itu cuma satu bulan (yang dibayarkan), jadi kasihan kita," jelas Sugianto.
Sugianto menuturkan keterlambatan pencairan ADD sudah sering terjadi setiap tahunnya. Bahkan 2022 lalu, gaji untuk dua bulan tidak dibayarkan. Dan masuk awal tahun 2023 ini, pemerintah daerah hanya sanggup membayarkan untuk satu bulan saja.
"Pemda sanggup (membayar) hanya satu bulan, dan satu bulan berikutnya itu kami minta seminggu sebelum lebaran harus ada pencairan. Itu pun mereka sanggupnya akan membayar di tanggal 27 April setelah lebaran, dan kami menolak. Padahal awal 2023, kita sudah tiga bulan berjalan," bebernya seperti dikutip antara.
Selain akan dibayarkan satu bulan, diakui Sugianto, pemerintah daerah membuat wacana untuk pengurangan perangkat desa atau menyarankan untuk melakukan perampingan.
"Mereka minta (perangkat desa) yang banyak ini dirampingkan. Tapi kan memang sudah sejak dari awal memang seperti itu. Bahkan kami beralasan kalau apa ambil aja semua (ADD), supaya tidak menjadi beban kabupaten," kata Sugianto.