Kecewa ADD Tak Cair, Sejumlah Kades di Kabupaten Meranti Hentikan Operasional Desa

SELATPANJANG - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti menutup kantor desa karena kecewa Alokasi Dana Desa (ADD) tak kunjung cair dan berimbas dana penghasilan tetap (siltap) untuk gaji perangkat desa belum terbayarkan.

Hal itu diungkapkan Kepala Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sugianto. Sebelumnya, ia menyampaikan soal akan menutup kantor desa sampai waktu yang belum ditentukan melalui media sosialnya belum lama ini.

Saat dikonfirmasi kembali, ia mengaku sudah melakukan penutupan kantor desa tersebut. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah setempat, lantaran ADD belum direalisasikan sehingga pembayaran siltap (gaji) untuk perangkat desa selama tiga bulan tertunda.

Baca :

• » Meski Dekat Kota Siak, Masyarakat Rawang Air Putih Kecewa dan Ingin Ganti Bupati
• » Meski Dekat Kota Siak, Masyarakat Rawang Air Putih Kecewa dan Ingin Ganti Bupati
• » SMSI Kecewa, 19 Pasal RKUHP yang Diusulkan hanya 2  Diakomodir Pemerintah

"Pemda melalui Dinas PMD memang sempat melayangkan imbauan bahwa pemerintah desa dilarang menutup kantor desa. Namun, imbauan itu tidak ada solusinya, jadi kami tetap sepakat dengan kades yang lainnya untuk menutup kantor desa," ujar Sugianto kepada ANTARA, Jumat.

Meski kantor ditutup, kata Sugianto, untuk urusan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Hanya saja pihaknya mengurangi orang atau perangkat yang bekerja dari jam biasanya kantor beroperasi.

"Di (dalam) kantor tetap ada yang stand by. Namun, kita buat jadwal setiap harinya itu satu atau dua orang bergiliran masuk kantor. Disini kita justru memberi kesempatan kawan-kawan agar bisa mencari rezeki lain untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan lebaran. Sebab dari Pemda itu cuma satu bulan (yang dibayarkan), jadi kasihan kita," jelas Sugianto.

Sugianto menuturkan keterlambatan pencairan ADD sudah sering terjadi setiap tahunnya. Bahkan 2022 lalu, gaji untuk dua bulan tidak dibayarkan. Dan masuk awal tahun 2023 ini, pemerintah daerah hanya sanggup membayarkan untuk satu bulan saja.

"Pemda sanggup (membayar) hanya satu bulan, dan satu bulan berikutnya itu kami minta seminggu sebelum lebaran harus ada pencairan. Itu pun mereka sanggupnya akan membayar di tanggal 27 April setelah lebaran, dan kami menolak. Padahal awal 2023, kita sudah tiga bulan berjalan," bebernya seperti dikutip antara.

Selain akan dibayarkan satu bulan, diakui Sugianto, pemerintah daerah membuat wacana untuk pengurangan perangkat desa atau menyarankan untuk melakukan perampingan.

"Mereka minta (perangkat desa) yang banyak ini dirampingkan. Tapi kan memang sudah sejak dari awal memang seperti itu. Bahkan kami beralasan kalau apa ambil aja semua (ADD), supaya tidak menjadi beban kabupaten," kata Sugianto.

"Sebenarnya kalau ini tidak menghadapi puasa dan lebaran, tidak masalah bagi saya dan kita masih ada toleransi. Sebelumnya terlambat dua tiga bulan, tak pernah saya komplain dan marah. Karena di situ tidak ada kebutuhan untuk puasa dan lebaran," tambahnya lagi.

Seluruh desa akan unjuk rasa

Keterlambatan pencairan ADD bukan hanya dialami Desa Gogok Darussalam saja, melainkan hampir seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Meranti ikut terdampak. Sejumlah desa juga ikut melakukan upaya yang hal sama dengan upaya yang dilakukan Desa Gogok.

Bahkan, rencananya sebanyak 96 desa yang tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan unjuk rasa di kantor bupati terhadap hal tersebut.

"Seluruh kepala desa menyepakati karena jalur dialog sudah tidak mendapatkan hasil yang positif. Untuk itu, kita akan berorasi ke kantor bupati. Hari ini kawan-kawan sedang menyusun segala keperluan untuk orasi, termasuk meminta izin polisi. Insya Allah hari Senin depan, tapi apakah langsung orasi kita belum tau, karena tergantung dari ketua," jelas Sugianto. (*)