KPK Telusuri Aliran Uang di Kasus Bupati Nonaktif Kepulauan Meranti 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan adanya aliran uang dari Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA) kepada Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa (MFA) dalam kasus rasuah pemotongan anggaran. Pendalaman informasi itu dilakukan dengan memeriksa dua saksi.

Kedua saksi tersebut, yakni Kepala Subauditorat Riau II BPK Perwakilan Provinsi Riau Ruslan Ependi dan Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Riau Odipong Sep. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2023).

"Dikonfirmasi juga adanya dugaan aliran uang yang diterima tersangka MFA (M Fahmi Aressa) dari MA (Muhammad Adil)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Baca :

• Kredit Macet Bermasalah di Pelalawan, Polisi Telusuri Dugaan Korupsi di Bank Milik Negara
• Pemimpin Aliran Sesat Pangissengang Diciduk, Sebut Rukun Islam Ada 11

Ali mengatakan, kedua saksi juga dimintai keterangan terkait dengan temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pemkab Kepulauan Meranti dalam kasus suap, fee jasa travel umroh, dan pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 tersebut. Selain itu, sambung dia, KPK turut mengambil contoh suara Muhammad Adil.

"Tim Penyidik juga melakukan pengambilan sampling suara tersangka MA untuk mencocokkan adanya beberapa komunikasi percakapan dalam penerimaan suap," ujar Ali seperti dikutip republika.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Bupati MA sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, pemotongan anggaran, dan pemberian suap. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni M Fahmi Aressa (MFA) dan Fitria Nengsih (FN) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti.

Baca :

• Sekdako "Bernyanyi' Ada Aliran Uang ke Kadishub dan Oknum Wartawan
• Padamnya Aliran Listrik,Disdukcapil Pekanbaru Hentikan Layanan Sementara

Penyidik KPK menemukan bukti bahwa Muhammad Adil menerima uang sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. Dia juga diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memotong anggaran sebesar 5 hingga 10 persen untuk kemudian disetorkan kepada FN selaku orang kepercayaan MA.

Selain menjabat sebagai Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, FN juga diketahui menjabat sebagai Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah (TM) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh.

PT TM terlibat dalam proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Perusahaan travel tersebut mempunyai program setiap memberangkatkan lima jemaah umroh maka akan mendapatkan jatah gratis umroh untuk satu orang, namun pada kenyataannya tetap ditagihkan enam orang kepada Pemkab Kepulauan Meranti.

Baca :

• Temuan PPATK Dugaan Aliran Dana Rp195 M,Bukti Mahalnya Politik di Indonesia
• Dirjen Pajak Telusuri Info 9 Juta Hektare Lahan Sawit Tak Bayar Pajak

Uang hasil korupsi tersebut selain digunakan untuk keperluan operasional MA juga digunakan untuk menyuap MFA demi memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti. (*)