"Jangan sampai putusan telanjur ke luar dan membuat demokrasi kita kembali mundur ke sistem pemilu proporsional tertutup ala Orde Baru yang otoritarian dan koruptif," ujar dia.
Denny menilai saat ini belum cukup menyerahkan putusan pengadilan hanya pada proses ruang sidang semata. Apalagi, kata Denny, dengan sistem peradilan Indonesia yang masih belum ideal karena masih rentannya intervensi kuasa serta masih maraknya praktik mafia peradilan.
Sebab, argumentasi dan logika hukum semata, tidak jarang dikalahkan oleh kekuatan logistik kekuasaan dan praktik mafia peradilan.
Bupati Zukri Lantik Denny Gunawan sebagai Dirut Perumda Tuah Sekata 2026–2031
Profesor UGM: UUD Hasil Amandemen 2002 tak Lagi Berdasar Pancasila
"Menyerahkan putusan pengadilan hanya pada proses di ruang sidang saja, tidaklah cukup. Untuk memperjuangkan keadilan, harus ada kontrol melalui kampanye publik (public campaign) dan kampanye media (media campaign)," ujar Denny. (*)
