Puluhan Eks Narapidana Kembali Maju sebagai Calon Legislator dalam Pemilu 2024, Ahli Hukum Menyebut Akibat Kegagalan Kaderisasi

JAKARTA - Bivitri Susanti, pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, mengeluarkan kritikan terhadap langkah partai politik yang mengajukan kembali mantan narapidana sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024. Menurut Bivitri, tindakan ini mencerminkan kegagalan partai politik dalam melaksanakan proses kaderisasi yang baik.

"Dengan tindakan ini, partai-partai politik memberikan sinyal kepada pemilih bahwa mereka tidak mampu melakukan kaderisasi yang memadai. Mereka tidak dapat menemukan kader terbaik yang bebas dari catatan kriminal untuk diikutsertakan dalam daftar calon sementara," kata Bivitri Susanti dalam sebuah webinar yang diadakan oleh ICW pada hari Rabu, 30 Agustus 2023.

Bivitri menjelaskan bahwa meskipun mantan narapidana tidak dilarang oleh undang-undang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, partai politik seharusnya tidak hanya mengikuti ketentuan hukum semata, tetapi juga mengikuti kode etik. Selain itu, Bivitri mencatat bahwa di dalam setiap partai terdapat ratusan hingga ribuan kader yang tidak memiliki catatan kriminal. Oleh karena itu, seharusnya partai politik memilih kader-kader tersebut sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2024, bukannya individu yang memiliki sejarah kriminal.

Baca :

• » SPPG Kembang Minta Maaf, Puluhan Siswa di Tembilahan Diduga Keracunan Makanan MBG
• » Brigade Al-Quds Lumpuhkan Puluhan Tentara Israel di Shujaiya
• » Skandal Perjalanan Dinas DPRD Riau: Potensi Kerugian Negara Capai Puluhan Miliar Rupiah

Bivitri juga menyoroti risiko bahwa jika mantan terpidana korupsi diberikan kesempatan untuk kembali menjabat sebagai anggota legislatif, ada potensi besar bahwa perilaku koruptif dapat terulang. "Ketika seseorang yang pernah terlibat dalam korupsi diizinkan untuk kembali memegang posisi kekuasaan, peluang untuk perilaku koruptif kembali muncul. Karena korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, dan sekarang kita memberikan kekuasaan kepada mereka sekali lagi. Inilah yang perlu dihindari," tegas Bivitri Susanti.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis data calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa terdapat 52 caleg untuk DPR RI dan 16 caleg untuk DPD RI yang memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana.

"Para caleg mantan narapidana ini memiliki vonis dengan ancaman hukuman minimal lima tahun, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022," jelas Anggota KPU, Idham Holik, dalam pernyataannya pada hari Selasa, 29 Agustus 2023.

Idham menjelaskan bahwa para caleg mantan narapidana yang masuk dalam DCS Pemilu 2024 telah menjalani masa jeda minimal lima tahun setelah dinyatakan bebas murni. Oleh karena itu, menurut peraturan, mereka berhak untuk mengikuti Pemilu 2024.

Berikut ini merupakan daftar 52 caleg DPR dan 16 caleg DPD yang merupakan mantan terpidana beserta partai pengusungnya. 

DPR

1. Susno Duadji dari PKB Dapil Sumsel II Nomor Urut 2.
2. H. Huzrin Hood dari PKB Dapil Kepri Nomor Urut 2.
3. Ali Maskur Masduqi dari PKB Dapil Jateng VIII Nomor Urut 7.
4. Rino Lande dari PKB Dapil Jatim V Nomor Urut 7.
5. Abdul Halim dari PKB Dapil Bali Nomor Urut 2.
6. Yansen Akun Effendy dari PKB Dapil Kalbar II Nomor Urut 1.
7. Syaifur Rahman dari Partai Gerindra Dapil Jatim IV Nomor Urut 4.
8. H. Amry dari Partai Gerindra Dapil Sulsel II Nomor Urut 4.
9. Asep Ajidin dari PDI Perjuangan Dapil Sumbar II Nomor Urut 4.
10. H. Mochtar Mohamad dari PDI Perjuangan Dapil Jabar V Nomor Urut 3.
11. Rokhmin Dahuri dari PDI Perjuangan Dapil Jabar VIII Nomor Urut 1.
12. H. M. Al Amin N. Nasution dari PDI Perjuangan Dapil Jateng VII Nomor Urut 4.
13. H. Teuku Muhammad Nurlif dari Partai Golkar Dapil Aceh I Nomor Urut 1.
14. Syahrasaddin dari Partai Golkar Dapil Jambi Nomor Urut 6.
15. H. M. Syarif Hidayat dari Partai Golkar Dapil Sumsel I Nomor Urut 8.
16. Wendy Melfa dari Partai Golkar Dapil Lampung I Nomor Urut 5.
17. M. Iqbal Wibisono dari Partai Golkar Dapil Jateng I Nomor Urut 2.
18. Mashur dari Partai Golkar Dapil Kalbar II Nomor Urut 4.
19. A. M. Nurdin Halid dari Partai Golkar Dapil Sulsel II Nomor Urut 2.
20. Haris Andi Surahman dari Partai Golkar Dapil Kalbar II Nomor Urut 5.
21. Bernard Sagrim dari Partai Golkar Dapil Papua Barat Daya Nomor Urut 2.
22. H. Abdillah dari Partai NasDem Dapil Sumut I Nomor Urut 5.
23. Budi Antoni Aljufri dari Partai NasDem Dapil Sumsel II Nomor Urut 9.
24. Eep Hidayat dari Partai NasDem Dapil Jabar IX Nomor Urut 1.

25. R. Dikdik Darmika dari Partai NasDem Dapil Jabar XI Nomor Urut 9.
26. Sani Ariyanto dari Partai NasDem Dapil Jateng VIII Nomor Urut 4.
27. Krisna Mukti dari Partai NasDem Dapil Jatim I Nomor Urut 4.
28. Sungkono Ari Saputro dari Partai Buruh Dapil Jatim I Nomor Urut 8.
29. Rosalina Kase dari Partai Buruh Dapil NTT II Nomor Urut 5.
30. Iwan Krisnanto dari Partai Buruh Dapil Kalteng Nomor Urut 1.
31. H. A. Munir dari PKS Dapil Kalbar I Nomor Urut 4.
32. Sumiadi dari Partai Hanura Dapil Kep. Babel Nomor Urut 2.
33. H. Idham Cholid dari Partai Hanura Dapil Jateng VI Nomor Urut 2.
34. Muhamad Zainal Laili dari Partai Hanura Dapil Jatim IV Nomor Urut 1.
35. Sandi Suwardi Hasan dari Partai Hanura Dapil Jatim IV Nomor Urut 2.
36. Wa Ode Nurhayati dari Partai Hanura Dapil Sultra Nomor Urut 1.
37. Arnikeb Eben Tung Sely dari Partai Garuda Dapil NTT I Nomor Urut 1.
38. M. Rasyid Rajasa dari PAN Dapil Jabar I Nomor Urut 5.
39. Nurul Qomar dari PAN Dapil Jabar VIII Nomor Urut 7.
40. H. M. Mujiono dari PAN Dapil Jatim V Nomor Urut 1.
41. Rudy dari PAN Dapil Kalbar II Nomor Urut 4.
42. Evy Susanti dari Partai Demokrat Dapil Jabar III Nomor Urut 5.
43. Lukas Uwuratuw dari Partai Demokrat Dapil Maluku Nomor Urut 4.
44. H. Thaib Armaiyn dari Partai Demokrat Dapil Malut Nomor Urut 1.
45. Agus Kamarwan dari PSI Dapil NTB II Nomor Urut 1.
46. Vicky Prasetyo dari Perindo Dapil Jabar VI Nomor Urut 1.
47. Muhajir dari Perindo Dapil Jateng VIII Nomor Urut 2.
48. Hendra Karianga dari Perindo Dapil Malut Nomor Urut 1.
49. Soleman Sikirit dari Perindo Dapil Papua Barat Nomor Urut 1.
50. M. Madini Farouq H dari PPP Dapil Jatim IV Nomor Urut 3.
51. Djainudin dari PPP Dapil NTT II Nomor Urut 1.
52. Irsyadul Fauzi dari Partai Ummat Dapil Sumbar I Nomor Urut 2.

DPD

1. Edi Agusdin dari Dapil Bengkulu, Nomor Urut 6.
2. Patrice Rio Capella dari Dapil Bengkulu, Nomor Urut 10.
3. Cinde Laras Yulianto dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Urut 3.
4. Petrus Hilman dari Dapil Jambi, Nomor Urut 14.
5. Dody Rondonumu dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 7.
6. Emir Moeis dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 8.
7. Rendi Susiswo Ismail dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 16.
8. Ismeth Abdullah dari Dapil Kepulauan Riau, Nomir Urut 8.
9. Samson Yasir Alkatiri dari Dapil Maluku, Nomor Urut 13.
10. Muhaimin Yahya Mutawalli dari Dapil NTB, Nomor Urut 12.
11. Abd. Waris Halid dari Dapil Sulawesi Selatan, Nomor Urut 1.
12. Andi Baso Ryadi Mappasulle dari Dapil Sululawesi Selatan, Nomor Urut 7.
13. Eva Susanti H Bande dari Dapil Sulawesi Tengah, Nomor Urut 9.
14. Rinaldi Damanik dari Dapil Sulawesi Tengah, Nomor Urut 18.
15. Sabam Parulian Parsaoran Manalu dari Dapil Sumatera Utara, N omor Urut 19.
16. Irman Gusman dari Dapil Sumatera Barat, Nomor Urut 7
 

Sumber: Tempo