Menteri Bahlil: Kericuhan di Pulau Rempang Disebabkan Sosialisasi yang Kurang Memadai

Pulau Rempang akan menjadi lokasi pengembangan Rempang Eco City, salah satu proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunan proyek ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Rempang Eco City adalah kawasan yang akan mengintegrasikan industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tujuan meningkatkan daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, di wilayah ini akan dibangun pabrik kaca dan panel surya, yang rencananya akan menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah China.

Investasi yang masuk ke proyek ini diperkirakan mencapai Rp175 triliun dan dapat terus meningkat hingga mencapai Rp361 triliun.

Baca :

• Rekam Jejak Hitam Kabinet Jokowi: Satu Per Satu Menteri Terjerat Perkara Korupsi
• Jejak Kontroversi Lingkungan dan Sejarah Kepemilikan Toba Pulp Lestari  

Bahlil menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah di Pulau Rempang dengan turun langsung ke lapangan.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa lahan menjadi sumber konflik di Pulau Rempang dan bahwa lahan tersebut tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Hadi menjelaskan upaya pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan menawarkan relokasi serta solusi lain yang sesuai dengan kehidupan mereka, terutama nelayan di wilayah tersebut.