Menteri Bahlil: Kericuhan di Pulau Rempang Disebabkan Sosialisasi yang Kurang Memadai

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi yang efektif telah menyebabkan terjadinya kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

"Dugaan saya, pertama-tama, sosialisasinya belum berjalan dengan baik. Itu harus diakui, dan Bapak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan saya turun langsung," kata Bahlil saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada hari Rabu.

Bahlil juga menyoroti adanya sentimen negatif dari pihak luar yang mungkin tidak senang melihat Indonesia berkembang.

Baca :

• Rekam Jejak Hitam Kabinet Jokowi: Satu Per Satu Menteri Terjerat Perkara Korupsi
• Jejak Kontroversi Lingkungan dan Sejarah Kepemilikan Toba Pulp Lestari  

Menurutnya, peristiwa seperti yang terjadi di Pulau Rempang bukanlah kasus yang baru di Indonesia. Kericuhan semacam itu sering muncul ketika Indonesia memiliki proyek-proyek besar.

"Setiap kali kita ingin membangun sesuatu, selalu muncul masalah. Bahkan, ada bule-bule yang baru-baru ini menjadi viral di TikTok yang membicarakan hal tersebut, dan itu merupakan hal yang merisaukan. Mengapa bule-bule peduli dengan negara kita? Ada apa di balik hal itu?" tanya Bahlil.

Pulau Rempang akan menjadi lokasi pengembangan Rempang Eco City, salah satu proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunan proyek ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Baca :

• Pemerintah Segel PT Toba Pulp Lestari dan Tiga Pihak Lain Terkait Banjir Sumatra
• SKK Migas Sumbagut dan PT BSP Salurkan Ratusan Paket Bantuan untuk Korban Banjir di Sumbar

Rempang Eco City adalah kawasan yang akan mengintegrasikan industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tujuan meningkatkan daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, di wilayah ini akan dibangun pabrik kaca dan panel surya, yang rencananya akan menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah China.

Investasi yang masuk ke proyek ini diperkirakan mencapai Rp175 triliun dan dapat terus meningkat hingga mencapai Rp361 triliun.

Bahlil menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah di Pulau Rempang dengan turun langsung ke lapangan.

Baca :

• Luhut Bantah Narasi Menteri Pertahanan Soal Bandara IMIP 'Negara dalam Negara'
• Sah! DPR Setujui RUU BUMN, Kementerian Resmi Berubah Jadi BP BUMN

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa lahan menjadi sumber konflik di Pulau Rempang dan bahwa lahan tersebut tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Hadi menjelaskan upaya pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan menawarkan relokasi serta solusi lain yang sesuai dengan kehidupan mereka, terutama nelayan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) untuk lahan dekat laut guna memudahkan masyarakat dalam mencari nafkah.

Sumber: Antara
 

Baca :

• Resmi! Kementerian BUMN Dibubarkan, Diganti Lembaga Baru Langsung di Bawah Presiden
• DPR Resmi Larang Menteri Rangkap Jabatan di BUMN, Kementerian BUMN Siap Turun Status!