Sebab, menurut Bahlil, dalam Pilpres 2009, 2014, dan 2019, banyak menteri di kabinet yang menjadi tim sukses (Timses) kandidat Capres-Cawapres. "Kenapa sekarang baru dipersoalkan? Itu hak konstitusi, yang penting jangan menabrak aturan," ucap Bahlil.
Sumber: Tempo
