JAKARTA - Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti soal mundurnya demokrasi akibat perilaku para elite politik. Mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang dinilai cacat etik, keterlibatan aparatur negara, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.
"Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan," kata dosen Fakultas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (3/2/2024).
Adanya berbagai situasi tersebut membuat sivitas akademika Unmul memgambil sikap. Koalisi Dosen Unmul menuntut agar demokrasi diselamatkan. "Hentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi," ucapnya.
Kolaborasi PT Arara Abadi, Universitas Riau dan Media Lakukan Mitigasi dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
1.342 Mahasiswa Riau Terima Beasiswa Sawit BPDP 2025
Koalisi Dosen Unmul juga mendesak presiden untuk tidak boleh memihak, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya.
