Kapolda Riau Tekankan Reformasi Layanan Publik

PEKANBARU - Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, menginstruksikan jajaran kepolisian di wilayahnya untuk melakukan reformasi dalam pelayanan publik. Dalam arahannya kepada pejabat utama Polda Riau dan para Kapolres, Herry menegaskan bahwa polisi harus memiliki keberanian untuk dikritik dan menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

"Polisi bukan entitas yang berdiri di atas masyarakat, melainkan bagian darinya. Kita harus berani mendengar kritik dan berbenah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik," ujar Herry dalam pertemuan yang berlangsung di Pekanbaru.

Herry menekankan bahwa pendekatan yang humanis dan berorientasi pada keadilan adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ia menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap tindakan aparat, agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga keadilan.

Baca :

• APBD Riau 2026 Resmi Disahkan, Pemprov Tunggu Evaluasi Kemendagri
• Penertiban di Bandara IWIP Berbuah Hasil, Warga China Ditangkap saat Bawa Mineral Ilegal

"Kita memiliki kekuatan hukum, tetapi tanpa kebijaksanaan, kekuatan itu hanya akan menciptakan ketakutan, bukan rasa aman," tegasnya. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap anggota Polda Riau memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat luas.

Kapolda juga menegaskan bahwa anggota kepolisian harus menghindari pendekatan represif yang tidak perlu. Ia menginstruksikan agar dalam setiap interaksi dengan masyarakat, polisi hadir sebagai pelindung, bukan ancaman.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama. Herry menegaskan bahwa reformasi kepolisian harus mencakup perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari institusi kepolisian.
 
Sebagai penutup, Herry mengingatkan bahwa menjadi polisi bukan hanya sekadar menjalankan tugas, tetapi juga sebuah pengabdian dengan integritas tinggi. "Kita harus memastikan bahwa Polda Riau menjadi institusi yang dihormati karena integritasnya, bukan ditakuti karena kekuasaannya. Ini bukan hanya tentang mematuhi perintah, tetapi bagaimana kita memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat," katanya.

Baca :

• Edi Basri Tegaskan Netralitas Pj Gubernur dalam Musprov KONI Riau
• Pemkab Kuansing Apresiasi Kunjungan Kerja FPK Riau

Dengan arah kebijakan ini, diharapkan Polda Riau dapat menjadi model kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat, sehingga semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. *