Prabowo Tegaskan Pentingnya Kebijakan yang Berpijak pada Data

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mengambil keputusan berdasarkan narasi menyesatkan atau asumsi yang tidak masuk akal. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus disusun dengan dasar data, logika, dan hasil nyata, bukan semata retorika.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Menara Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Dalam forum tersebut, Prabowo memberi contoh bagaimana asumsi yang keliru dapat menyesatkan arah kebijakan. "Kalau ada yang bilang matahari terbit dari barat lalu dipercaya, itu bisa jadi bencana. Kita harus luruskan hal-hal seperti itu," ujarnya dengan nada serius.

Ia menjelaskan bahwa dirinya menganut prinsip kerja nyata ketimbang banyak bicara. Menurutnya, pemimpin sebaiknya tidak terlalu banyak mengumbar janji, tetapi fokus menunjukkan hasil. "Saya tidak suka berbicara jika tidak ada buktinya. Lebih baik bekerja dan menunjukkan hasil di lapangan," ucapnya.

Baca :

• Riau Jadi Simpul Utama Tol Trans Sumatera, Tiga Ruas Masuk PSN Pemerintahan Prabowo
• Dua Ruas Tol Trans Sumatera di Sumbar Masuk PSN Era Prabowo

Sebagai bentuk konkret pendekatan berbasis data, Prabowo menyebut reformasi distribusi pupuk sebagai salah satu capaian awal pemerintahannya. Jalur distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang dan penuh birokrasi mulai dipangkas. Dampaknya, pupuk yang sebelumnya sulit dijangkau kini telah tersedia di berbagai pelosok desa. Meski masih ada beberapa daerah seperti Aceh yang mengalami kendala, ia menegaskan bahwa masalah tersebut akan segera diatasi.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, keadilan sosial harus benar-benar diwujudkan, termasuk dalam bidang ekonomi. Ia menolak pandangan bahwa rakyat kecil harus bersaing dalam kondisi yang tidak setara dengan kelompok yang lebih kuat. "Kita tidak boleh membiarkan yang lemah tertinggal. Itu tidak adil," tegasnya.

Prabowo menyampaikan bahwa arah kebijakan nasional saat ini juga selaras dengan agenda pembangunan global, terutama terkait ketahanan pangan, energi, dan air bersih. Ia menyebut ketiga hal itu sebagai fondasi penting agar Indonesia dapat berdiri di atas kekuatannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar.

Baca :

• Wabup Siak Syamsurizal Optimis, Realisasi PAD Akan Dikejar di 2026
• Pemkab Rohil Tegaskan, Perjalanan Wabup ke Sumbar Pakai Dana Pribadi

Terkait dengan subsidi, Prabowo menyoroti pentingnya keberpihakan langsung kepada rakyat. Ia menilai skema penyaluran bantuan harus disederhanakan agar lebih efektif. Dalam konteks pupuk, ia mengkritisi terlalu banyaknya jalur perantara. "Ada 29 ribu distributor pupuk, sementara jumlah petani mencapai 30 juta. Kalau satu keluarga terdiri dari empat orang, berarti ada 120 juta jiwa. Saya lebih memilih berpihak kepada mereka daripada segelintir perantara," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh pihak untuk membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan kerja nyata. Menurutnya, cara terbaik melawan disinformasi adalah dengan membuka data, menjelaskan fakta, dan menggunakan logika. Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar dan tetap berpikir kritis terhadap setiap informasi yang beredar. *