PEKANBARUEXPRESS
|
![]() |
|||
POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR |
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fakta mengejutkan: lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran dinyatakan tidak aktif (dormant). Dana yang tersimpan dalam rekening-rekening itu mencapai Rp500 miliar, dan hingga kini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Padahal, berdasarkan fungsinya, rekening-rekening tersebut seharusnya aktif digunakan untuk membiayai kegiatan operasional negara, mulai dari belanja barang dan jasa hingga penyaluran program kerja kementerian/lembaga. Temuan ini menjadi sorotan karena menyiratkan potensi ketidakefisienan hingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
"Rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang seharusnya aktif, justru ditemukan dalam kondisi dormant. Ini berbahaya karena bisa disalahgunakan dan tidak terpantau," kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
PPATK menyebutkan, selain tidak memiliki aktivitas transaksi yang semestinya, rekening-rekening tersebut berpotensi menjadi celah bagi praktik pencucian uang, penggelapan, atau korupsi terselubung. Dana publik yang menganggur juga mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta kurang optimalnya pengelolaan keuangan negara di sejumlah instansi.
Temuan ini menjadi alarm bagi seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar melakukan audit internal terhadap semua rekening operasional dan pengeluaran yang dimiliki. PPATK mengingatkan bahwa rekening pemerintah, terlebih yang bersumber dari APBN atau APBD, harus tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.