Prabowo: Direksi dan Komisaris BUMN yang Menolak Penghapusan Tantiem Diminta Mundur

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengkritik pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan tidak masuk akal. Dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa banyak BUMN yang mengalami kerugian, namun jumlah komisaris dan direksinya justru berlebihan.

"Saya sudah memerintahkan agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara segera membenahi pengelolaan BUMN ini. Perusahaan-perusahaan yang rugi, komisarisnya justru banyak," ujar Prabowo.

Sebagai langkah awal, Prabowo menginstruksikan agar jumlah komisaris di setiap BUMN dibatasi maksimal enam orang, bahkan lebih baik jika hanya empat atau lima orang saja. "Saya potong, komisarisnya maksimal enam orang. Kalau bisa empat atau lima orang saja," jelasnya.

Baca :

• Borok BUMD Riau Terungkap, Eks Direksi PT SPR Diduga Tilep Rp33 Miliar!
• Prabowo: Kolonial Belanda-Inggris Sebabkan Konflik dengan Malaysia

Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan untuk menghilangkan tantiem bagi komisaris BUMN harus diterapkan. Ia menilai bahwa banyak komisaris yang hanya rapat sebulan sekali namun menerima tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. "Saya hilangkan tantiem, kalau tidak suka, silakan mundur," tegasnya, yang disambut tepuk tangan dari anggota Dewan.

Menurut Prabowo, para komisaris dan direksi BUMN yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut dapat mengundurkan diri. "Jika mereka tidak bersedia menerima kebijakan ini, banyak anak-anak muda yang lebih mampu siap menggantikan mereka," pungkasnya.